ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH DIKABUPATEN SUKOHARJO

Authors

  • Fadlil Usman Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Victario Marthaardi Yohandika Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

DOI:

https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.105

Keywords:

PBB P2, PBB P2 Management, descriptive qualitative analysis

Abstract

Handover of PBB P2 to local governments is based on Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah(PDRD).In its implementation,local governments need to be ready in all management aspects including the administration of the collection.This study aimed to compare the implementation of managing PBB P2 before and after becoming local taxes. The research method used is descriptive qualitative analysis. The results showed that there were no differences in the implementationof PBBP2 management, in the SOP PBB P2, in PBB P2 rate and the number of villages served.

References

Abdala, Taufiq Umar. 2010. Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta), Tesis Universitas Indonesia.

Priandana, Hernanda Bagus. 2009. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Republik Indonesia. 1985. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ./2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basisdata Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMOP).

______. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo

______. 2011. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Standard Operating Procedure Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo

Downloads

Issue

Section

Articles