Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir: Studi Kasus pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir Tahun 2009-2013

Nararia Sanggrama Wijaya, Budi Waluyo

Abstract


Agencification is widely usedasa kind ofpublic service reform aimed to achieving good governance. This concept is conducted in Indonesia through the implementation of Financial Management Pattern on Public Service Agency.This model emphasizes the applicationof financial flexibility, the principles of productivity, efficiency, and effectiveness. Several public service agencies implement it including fund management units. In this sector, the government has required the implementation of Financial Management Pattern Public Service Agency for government fund management units, especially for those a management of revolving fund.

The purpose of this study isto describe a thorough and deep understanding around the agencification of five revolving fund management units and related factors influencing the distribution of this fund, from 2009 to 2013. It uses a quantitative approach to obtain sufficient evidence of those matters. Data and information obtained through study of documentation and a number of interviews. Furthermore, the data were analyzedusing Logical Framework Approach models.

The analysis shows that the implementation of agencification for revolving fund in five revolving fund management units varies. This is in accordance with the characteristics, duties, and functions of each unit. The actual distribution of funds of those units is also diverse. P2H Center, the Government Investment Agency, as well as the Secretariat BPJT Funding Division has a poor distribution level, while the Centerfor Housing and LPDB KUMKM have a pretty good one.Low levels of revolving funds caused by several factors, including budgeting, regulation, credit risk, the external factors, and limitations of human resources.


Keywords


Agencification; revolving fund; Public Service Agency; Logical Framework Approach

Full Text:

PDF

References


Bappenas. 2008. Pemantauan dan EvaluasiProgram-Program Penanggulangan Kemiskinan.Jakarta: Bappenas.

Direktorat Penyusiman APBN. 2013. DasarDasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia.Jakarta: Kementerian Keuangan.

Hamonangan, Mohamad Anugrah. 2010. Kajian Partisipasi Penerima Manfaat Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Tawang Mas Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.http://eprints.undip.ac.id/23676/ (diakses 10Oktober 2014)

Hendartin, Entin. 2012. Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir untuk Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat. Bogor: Institut Pertanian Bogor.http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/54082 (diakses 12 Oktober 2014)

Kantor Litbang dan LPM-UPI. 2003. Kajian Efektivitas Bantuan Dana Bergulir Kepada Masyarakat di KotaBandung.Jakarta. KSAP. 2008. Buletin Teknis 07 Akuntansi Dana Bergulir.Jakarta:KSAP

Mitchell, Olivia. 2011. Evaluation of Historic Preservation Revolving Loan Funds, and Recommendations for the Establishment of Future Programs.{ Masters Thesis ). Philadelphia: University of Pennsylvania, (diakses 15 Oktober 2014)

Nugroho, Bramasto. 2010.Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat.mmVol. XVI, (3): 118-125, Desember2010.

Panggabean, Riana. 2005. Efektivitas Program Dana Bergulir bagi Koperasi dan UKM. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan DanaBergulir pada Kementerian NegaraJLembaga.

Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 04/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol untuk Pengadaan TanahJalan Tol.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2012, tentang Tarif Layanan Badan Layan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pencairan dan Penyediaan DanaGeothermal dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas DanaGeothermal.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.295/PRT/M/2005 tentang Badan PengaturJalan Tol.

Ramadhani, Sri Essa. 2010. Dampak Penyaluran Dana Bergulir Usaha Mikro terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro (Studi Kasus Industri Mikro di Kota Payakumbuh). Jakarta: Universitas Indonesia,(diakses11Oktober 2014)

R, Burhanuddin. 2006. Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir melalui KSP/USPKoperasi (Pola PKPS-BBM, Agribisnis dan Syariah). Jumal Pengkajian Kopersi dan UKM Nomor 1Tahun 1.Jakarta.

The White House. The Budget System and Concepts.US Government.

Utami, Diah Dwi. 2009. Analisis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta: Universitas Indonesia.http://lib.ui.ac.id/opac/ui/ (diakses 100ktober2014)

W, Atik Septi, Ulung Pribadi, dan Suranto. 2012. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. JKSG PAPPER No: 003/JKSG/2012.

Wahid, Nusron. 2014. Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan. Jakarta: KPG.

Zuliastri, Fikanti. 2012. Dampak Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Perkembangan UMKM : Studi Kasus Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Bogor: Institut Pertanian Bogor.http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/55801 (diakses 12 Oktober 2014).




DOI: http://dx.doi.org/10.31092/jia.v2i1.106

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 INFO ARTHA



Our Journal has been Indexed by:

Creative Commons License

Info Artha by Publishing Unit PKN STAN is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statistic of Visitors web
analytics View My Stats

Free counters!

Copyright © 2020, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved.