Sriyani ,


This study aims to determine the accounting and reporting of social aid and grants using literature study, specifically analyzing the existing rules to determine how the accounting and reporting practices of social aid and grants can be applied to the central government and local governments. The absence of guidelines which provide definitions and accounting treatment of social aid expenditure is another problem. Based on Technical Bulletin No. 13 about Grant, there are problems related to management patterns of grants acceptance conducted by the state ministries/agencies and local governments.

Accrual-based accounting in the social aid transaction consists of social aid expense and  expenditure. The accountability of accounting for the transaction consists of the recognition,  measurement, presentation and disclosure. Grants can be categorized into grant revenue and grant expenditure/expense. Grant is written in the grant agreement between the grantor and grantee with no compensation or direct repayment. Grant consists of arranged grants and direct grants, whereas grant expenditure should be planned. The arranged grant expenditures are included in the state budget or the General Budget Policy and Provisional Budget Priorities and Funding Levels-Local Government Budget. Implementation of the accrual-based grant as an expense in the Statement of Operations and expenditure in the Budget Realization Report.


grants; social aid; accounting practices

Full Text:



Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 (mencabut PP No. 6 Tahun 2006 dan

perubahannya PP No. 38 Tahun 2008).

Peraturan MenterI Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 10 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Peraturan Menteri Keuangan No.219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Peraturan Menteri Keuangan No.271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Buletin Teknis No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.

Buletin Teknis No. 13 tentang Akuntansi Hibah.



  • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2017 INFO ARTHA

Our Journal has been Indexed by:

Creative Commons License

Info Artha by Publishing Unit PKN STAN is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statistic of Visitors web
analytics View My Stats

Free counters!

Copyright © 2020, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved.