TANTANGAN PENGINTEGRASIAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN UNIVERSAL

Authors

  • nFN Sriyani Pusdiklat Keuangan Umum

DOI:

https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.40

Keywords:

Jamkesda, JKN, JKS

Abstract

This study is to review the facts in the health care field, where WHO has agreed to achieve Universal Health Coverage (UHC) in 2014. UHC is a health system that ensures every citizen in the population has fair access to a qualified promotive, preventive, curative, and rehabilitative health care at reasonable costs. Universal coverage contains two core elements namely equitable access to qualified health services for every citizen, and the protection of financial risks when people use health services. Indonesia is currently in transition towards UHC. Law No. 40 Year 2004 about National Social Security System (UU SJSN)' has answered the basic principles of UHC by requiring every citizen to have access to comprehensive health services that are needed through pre-effort system. Then, the author will formulate solutions to these problems which can be seen as a recommendation for the implementation of health care development. Problem solving methods used in formulating solutions to problems are policy analysis using William Dunn and Abidin's theory, and the Fishbone Diagram.

Based on the analysis, the author advises the need to arrange a formulation that meets the demands of integration of Jamkesda into JKN. Formulation of policies which have been directed towards the centralization of health financing through JKN program must be balanced by providing a flexible space for local governments to participate in decision making processes dynamically. This formulation is called Centralized Dynamic Integration policy formulation. 

References

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, tentang BPJS.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737).

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 beserta Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014.

Peraturan Menteri PAN Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS

http://www.pusat3.litbang.depkes.go.id/berita- 138-pelaksanaan-pelayanan-kesehatan- dalam-rangka-sistem-jaminan-sosial- nasional-sjsn.html (diakses pada tanggal 13 Agustus 2015; 19:09:00 WIB).

http://truecostblog.com/2009/08/09/countries- with-universal-healthcare-by-date/ (diakses tanggal 17 Agustus 2015).

Published

2017-05-23

Issue

Section

Articles