KAJIAN YURIDIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DESA YANG DIPEROLEH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Aditya Wirawan

Abstract


Arrangement in law Number 32 Year of 2004 of Local Goverment, especially Chapter XI about Village generates several problems, specifically authority and institution of village. For that reason, the government has stipulated Law Number 6 Year of 2014 about Village. However, there is vagueness about the administration of Village-Owned Property which is belong to village and obtained from State Budget. This research aims to provide explanation and authority reference in administrating Village- Owned Property obtained from State Budget. The research approach in this study is juridical normative approaches (legal research). The result of the research specifies that the administration of Village- Owned Property should be administered in Management Information System and State Property Accounting. 


Keywords


Barang Milik Desa; Administrasi Barang Milik Negara

References


Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatf, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hakim, Bisyri, 2015, Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten Kendal, Semarang, Universitas Negeri Semarang.

Hendra Saputra, Achwin, tantangan penyaluran dan pengelolaan dana desa, majalah edukasi keuangan edisi 31/2015

Handono, Eddi, 2005, Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, Jakarta: PT. Grasindo

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Soekanto, Soerjono, 2014, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta, rajawali pers.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.




DOI: http://dx.doi.org/10.31092/jia.v3i0.48

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 INFO ARTHA



Our Journal has been Indexed by:

Creative Commons License

Info Artha by Publishing Unit PKN STAN is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statistic of Visitors web
analytics View My Stats

Free counters!

Copyright © 2020, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved.