ANALISIS ATAS KAPASITAS KEUANGAN PEMDA UNTUK MEMPERTAHANKAN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK

Prayudi Nugroho

Abstract


This research aims at examining the Indonesia's local government financial capacity to maintain sustainable government finances for encouraging public services. Based on 2006 – 2014 data, this research finding shows that sustainable local government financial capacity for encouraging public services is still low. It is because the majority of capital expenditure still depended on general allocation fund, not on local revenue, although there was increasing growth in local revenue. 


References


Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2015, 2015 dan www.BPS.go.id.

Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001.

Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Ke- menterian Keuangan, Mengukur Efisiensi Biaya melalui Struktur Biaya dengan Activity Based Costing, tanpa tahun.

Darise, Nurlan, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), Indeks, 2008.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Deskripsi dan Analisis APBD 2010, tanpa tahun.

DJPK, Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) TA 2014, 2014.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN), Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah, Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat, Edisi 2, Tahun Pertama, 2007.

____, Implementasi Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat, Edisi 3, 2008.

____, Penajaman Monev Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review, tanpa tahun.

Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Hadi, Waskito, Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh), Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 (diakses 29 Februari 2016).

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2012.

Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Hidayati, Eka Siwi, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota SeProvinsi Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012 (diakses 29 Februari 2016)

Japan International Cooperation Center (JICE), Materi Short Course “HRM & D Program on Personnel Evaluation System and Institutional and Technical Innovation for Effective Bureaucratic Reformation in Indonesia”, 2015.

Kieso, Weigandt, and Warfield, Intermediate Accounting, IFRS edition, volume 1, edisi 11, John Wiley and Sons Inc. USA, 2011.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lem-baga (RKA K/L) dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, 2006.

Leiwakabessy, Yvonny H. dan Solichin, Mochammad, Rasio Kemandirian: Ketergantungan Penerimaan dari Luar, dalam buku Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah, edisi pertama, Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDA-SP), BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, cetakan kedua (revisi), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, 2007.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta, 2005.

Mulyana, Budi, Subkhan, dan Slamet, Kuwat, Keuangan Daerah (Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia), Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen KeuanganRI, Jakarta,2006

O'Flynn, Janine Challenges dan Peterson, Stephen, “The of Public Sector Reform”, School of Government, The Melbourne

University of Melbourne, 2014.

Peterson, Stephen, “Reflections on Public Financial Management Reform”, Melbourne School of Government, The University of Melbourne, 2014.

Pramono, Joko, Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta), Among Makarti, volume 7 nomor 13, Juli 2014 (diakses Januari 2016).

Prakosa, Kesit Bambang, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), JAAI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Volume 8 Nomor 2, Desember 2004 (diakses Februari 2016).

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (AP), Modul Budget Preparation untuk Diklat Public Expenditure, 2013.

Puspitasari, Ayu Febriyanti, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011, tanpa tahun (diakses Januari 2016).

Raihan, Ernest Patria, Bahan Ajar Diklat Public Expenditure Management (Konsep Dasar), Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2013.

Ramesh, “Policy Implementation and Policy Tools for Delivering Public Services”, Lew Kuan Yew School of Public Policy, 2014.

Roychansyah, M. Sani, “Bangkrutnya Sebuah Kota”, 2007 ( (diakses 10 September 2015).

Santoso, Singgih, Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2008.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Modul Pengantar Keuangan Daerah untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007a.

____, Modul Pelayanan Publik untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007b.

____, Modul Analisis Laporan Keuangan Daerah untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007c.

Setiaji, Wirawan, dan Adi, Proyo Hari, Ke- mampuan Keuangan Daerah sesudah Otonomi Daerah, Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota se - Jawa Bali), disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin Makassar pada 26 – 28 Juli 2007, ASPP-09 (diakses 12 Februari 2016).

Stice, Stice, and Skousen, Intermediate Accounting, edisi 17, South Western USA, 2010.

Subramanyam, K. R. and John J. Wild, Financial Statement Analysis, edisi 10, Mc.Graw Hill Irwin, 2009.

Sudiarsa, Kt, Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng melalui Pengukuran Value for Money, Ejournal.undiksha.ac.id, 2013 (diakses 29 Februari 2016).

Titman, Keown, and Martin, Financial Management, Principles and Application, New International Edition (edisi 12), Pearson, 2014.

Universitas Gadjah Mada (UGM), Modul Pembekalan Teknis Manajemen Stratejik dan Teknik Penganggaran / Keuangan bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda (kerja sama Menteri Negara Otonomi Daerah dengan Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2000

Usman, H. Done A., “10 Kabupaten/Kota Terancam Bangkrut?”, 2013 ( (diakses 10 September 2015).

Waluyo, Indarto, “Akankah Pemerintah Daerah Bangkrut karena Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah?”, 2011, http://journal.uny.ac.id, (diakses 11 September 2015).

Yuniarto, Agung, Bahan Ajar Diklat Public Expenditure Management (Konsep Perencanaan dan Penganggaran (Budget Preparation)), Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2013.

Zulaiha, Aida Ratna, dan Ariati, Niken, Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

____, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

____, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

____, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2015.

____, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

____, PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.

____, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

____, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

____, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

____, PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

____, PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

____, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

____, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

www.kemenkeu.go.id, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016”, 3 November 2015 (diakses 29 Maret 2016).

www.keuda.kemendagri.go.id, “Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen”, 11 Desember 2013 (diakses 29 Maret 2016).

www.setkab.go.id, “RAPBN 2016: Belanja Negara Rp 2.121,3 Triliun, Anggaran Infrastruktur Rp 313,5 Triliun”, 2015 (diakses 29 Maret 2016)




DOI: http://dx.doi.org/10.31092/jia.v5i1.61

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 INFO ARTHA



Our Journal has been Indexed by:

Creative Commons License

Info Artha by Publishing Unit PKN STAN is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statistic of Visitors web
analytics View My Stats

Free counters!

Copyright © 2020, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved.