ANALISIS ATAS KEMANDIRIAN PEMDA DALAM MENGELOLA KEUANGANNYA

Prayudi Nugroho

Abstract


This research aims at examining the Indonesia's local government autonomy in financial management. Based on 2006 – 2014 data, this research finding shows that autonomy ratio is still very low although there was increasing growth in local revenue. 


Keywords


local autonomy; local government financial statement analysis; local revenue; autonomy ratio; growth ratio

References


Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2015, 2015.

Darise, Nurlan, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), Indeks, 2008.

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, Deskripsi dan Analisis APBD 2010, tanpa tahun.

DJPK, Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) TA 2014, 2014, Hal. 177 – 187.

Hadi, Waskito, Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh), Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Volume 3 Nomor 1, Januari 2010, hal 29-51 (diakses 29 Februari 2016).

Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 229 – 242.

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. L2 – L13.

Japan International Cooperation Center (JICE), Materi Short Course “HRM & D Program on Personnel Evaluation System and Institutional and Technical Innovation for Effective Bureaucratic Reformation in Indonesia”, 2015.

Leiwakabessy, Yvonny H. dan Solichin, Mochammad, Rasio Kemandirian: Ketergantungan Penerimaan dari Luar, dalam buku Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah, edisi pertama, Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP), BPFE-Yogyakarta, Yogyakar-ta, 2006), hal. 25-44.

Kieso, Weigandt, and Warfield, Intermediate Accounting, IFRS edition, volume 1, edisi 11, John Wiley and Sons Inc. USA, 2011.

Nurhayati, Tuti, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011), tanpa tahun (diakses pada Januari 2016).

Pramono, Joko, Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta), Among Makarti, volume 7 nomor 13, Juli 2014 (diakses Januari 2016).

Puspitasari, Ayu Febriyanti, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011, tanpa tahun (diakses Januari 2016).

Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

____, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2015.

____, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

____, UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

____, PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.

____, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

____, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

____, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

____, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

____, PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

____, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

____, Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Roychansyah, M. Sani, “Bangkrutnya Sebuah Kota”, 2007 (, diakses pada 10 September 2015).

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Modul Pengantar Keuangan Daerah untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007a, hal. 9 - 26.

____, Modul Analisis Laporan Keuangan Daerah untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007b, hal 73 - 118.

Setiaji, Wirawan, dan Adi, Proyo Hari, Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah, Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota se - Jawa Bali), disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin Makassar pada 26 – 28 Juli 2007, ASPP-09 (diakses pada 12 Februari 2016).

Sudiarsa, Kt, Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng melalui Pengukuran Value for Money, Ejournal.undiksha.ac.id, 2013 (diakses 29 Februari 2016).

Stice, Stice, and Skousen, Intermediate Accounting, edisi 17, South Western USA, 2010.

Subramanyam, K. R. and John J. Wild, Financial Statement Analysis, edisi 10, Mc.Graw Hill Irwin, 2009.

Titman, Keown, and Martin, Financial Management, Principles and Application, New International Edition (edisi 12), Pearson, 2014.

Usman, H. Done A., “10 Kabupaten/Kota Terancam Bangkrut?”, 2013 (, diakses pada 10 September 2015).

Waluyo, Indarto, “Akankah Pemerintah Daerah Bangkrut karena Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah?”, 2011, http://journal.uny.ac.id, diakses pada 11 September 2015).

www.BPS.go.id




DOI: http://dx.doi.org/10.31092/jia.v5i1.64

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 INFO ARTHA



Our Journal has been Indexed by:

Creative Commons License

Info Artha by Publishing Unit PKN STAN is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statistic of Visitors web
analytics View My Stats

Free counters!

Copyright © 2020, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved.