PENGARUH TEMUAN, TINGKAT PENYIMPANGAN, OPINI AUDIT, DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Akhmad Priharjanto, Yusniar Yuliana Wardani

Abstract


Disclosure is the most important aspect in financial statement. Full disclosure provides an easy understanding about the contents for user in order to make precise decision. This research examines full disclosure of Local Government Financial Statement (LKPD) in Indonesia based on Governmental Accounting Standard (SAP). Moreover, this research explains factors that affect the mandatory disclosure level of province's financial statement in Indonesia from 2009 until 2012 . Those examined factors are audit opinions, audit findings, the level of audit irregularities and local characteristics specifically regional assets, dependency level, the size of area, population, and local government work unit (SKPD). 


Keywords


tingkat pengungkapan; laporan keuangan pemerintah provinsi; karakteristik daerah; opini; temuan; tingkat penyimpangan

References


Andriani, E. 2012. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Halim, A., & Kusufi, M. S. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hilmi, A. Z., & Martani, D. 2012. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi 15. Banjarmasin.

Ingram, R. W. 1984. Economic Incentives and The Choice of State Government Accounting Practices. Journal of Accounting Research. Vol. 22 No.1, 126- 144.

Khasanah, N. L. & Rahardjo, S. N. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012). Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 3, No. 3, 1-11.

Kuntadi, C. 2009. Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara. http://criskuntadi.blogspot.com/2009/09/ membangun-akuntabilitas-publik- melalui.html.(17Juli 2014).

Lesmana, S. I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Tesis Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Martani, D., & Liestiani, A. 2012. Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia. Global Review of Accounting and Finance. Vol.3. No.1 March,67-84.

Muqorobin, M. M. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Skripsi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Nachrowi, N. D., & Usman, H. 2006.

Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Robbins, W. A., & Austin, K. R. 1986. Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Asessment of The Appropriatness of a Compound Measure. Journal of Accounting Research. Vol. 24 No. 2 , 412-421.

Sekaran, U. 2003. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (Fourt Edition ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Setyaningrum, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK. Simposium Nasional Akuntansi 15. Banjarmasin.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta.

Suwardi, A. 2011. STATA: Basic Data Management. Jakarta: Lab. Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi FEUI.

Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Yulianingtyas, R. R., & Suhardjanto, D. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pasa Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No.1/November 2011: 1-94 , 30-42.

Zaelani, F., & Martani, D. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.

Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research. Vol. 15 , 107-144.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.




DOI: http://dx.doi.org/10.31092/jia.v1i1.72

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 INFO ARTHA



Our Journal has been Indexed by:

Creative Commons License

Info Artha by Publishing Unit PKN STAN is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statistic of Visitors web
analytics View My Stats

Free counters!

Copyright © 2020, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved.