Evaluasi Atas Pelaksanaan Bantuan Sosial Penunggu Pasien di Pemerintah Kota Tegal

Authors

  • Geniska Khiara Syndhi
  • Rido Parulian Panjaitan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

DOI:

https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1026

Keywords:

Keuangan Daerah, APBD, Bantuan Sosial

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal. Jenis bantuan sosial tersebut merupakan sebuah kebijakan baru di lingkungan pemerintah setempat. Pengumpulan informasi pada studi ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Studi ini secara khusus menggali dari sisi ketepatan penerima, kelayakan besaran, kemudahan persyaratan, dan pemberian sosialisasi. Selain itu, peneliti juga menemukan permasalahan-permasalahan utama yang dialami yang menjadi tantangan dalam menjalankan kebijakan publik ini yang dipetakan dalam diagram tulang ikan. Secara umum, studi menemukan bahwa masyarakat menilai pihak yang memang berhak atas bantuan dan besaran yang diberikan dapat untuk membantu pemenuhan kebutuhan. Persyaratan yang perlu dipenuhi pun relatif mudah. Pemberian informasi terkait adanya bantuan bagi penunggu telah datang dari pihak pemerintah dan pihak luar lainnya. Untuk perbaikan kebijakan, peneliti menitikberatkan akan pentingnya komunikasi dan sosialisasi hal teknis tentang kebijakan ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

References

Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith. 2006. Talking Policy: How Social Policy in Made Crows Nest. Allen and Unwin.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiaji, Weksi. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan Desember 2013.2(2):127-133.

Gemiharto, Ilham dan Evi Rosfiantika. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017.

Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Iqbal, Hasbi. 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus. Tesis. Magister Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro Semarang.

Kaho, Josef Riwu. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudjarat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Surabaya: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: PT Andi.

Pemerintah Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Wali kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.

Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penungu Pasien.

Prof. Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Putra, Agung Aldino. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). Katalogis, Volume 6 Nomor 8 Agustus 2018 hlm 1 – 8 ISSN: 2302 -2019.

Rochmatullah, Mahameru Rosy dan Agung Nur Probohudono. 2014. Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XV II Universitas Mataram Lombok Indonesia Volume: XVII.

Sianturi, Holmes. 2017. Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 1/No. 1/Maret 2017.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.

Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Published

2020-12-25