PENGHASILAN YAYASAN KEAGAMAAN, OBJEK PAJAK?

Marsono Marsono; Hanik Susilawati Muamarah

doi:10.31092/kuat.v1i1.462

Authors

Marsono Marsono Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN
Hanik Susilawati Muamarah Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.31092/kuat.v1i1.462

Keywords:

pajak, penghasilan, yayasan keagamaan

Abstract

Sebagai bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Pemeluk agama Islam adalah pemeluk agama mayoritas di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Dalam praktiknya, pengelolaan masjid pada umumnya dilakukan dalam organisasi dengan bentuk badan hukum berupa yayasan.Yayasan masjid dalam perkembangannya tidak hanya memperoleh pemasukan dalam bentuk infak dari jemaahnya, namun juga dari beberapa usaha yang dibuka misalnya persewaan ruangan masjid untuk resepsi pernikahan. Ketentuan perpajakan yang berlaku menyebutkan bahwa yayasan merupakan subjek pajak badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian yayasan masjid harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai agar dapat menjalankan hak kewajiban perpajakannya dengan baik. Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (YMRBJ) sebagai salah satu yayasan keagamaan belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait perpajakan, sehingga dikhawatirkan dapat mengalami kendala dalam usahanya untuk menjadi wajib pajak patuh. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam identifikasi penghasilan yang merupakan objek pajak bagi YMRBJ.

References

Alfiansyah, F. (2012). Pengaruh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Sidoarjo Utara). Jurnal Akuntansi Unesa, 1(1).

Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. UI Press. Jakarta. Eddy-Suryanto, H. P. (2013). Account Representative Jembatan Penghubung bagi Kepatuhan Wajib Pajak. Ekonomi dan Kewirausahaan, 13(2).

Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review, 1(1), 124.

Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann. 2009. Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. Journal of the Australasian Tax Teachers Association, Vol.4 No.1: p181-202.

Mohamad, Zain. 2007. Manajemen Perpajakan. Edisi kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Nur Hidayati. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi. Vol 4 No 1. Maret 2010.

Roshidi, M. A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. Business and Information, Vol. 4 I.1.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3)

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan