PEMAJAKAN DANA DESA

Hanik Susilawati Muamarah, Emik Suyani

Abstract


UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa diberikan kepada setiap desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Dalam penggunaan dana desa, terdapat beberapa kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh Desa. Sebagai suatu satuan kerja yang mengelola dana yang berasal dari APBN/APBD/APBDes, Desa merupakan pemotong/pemungut pajak. Dengan demikian, desa harus memahami kewajiban sebagai pemotong/ pemungut pajak. Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan beberapa unit Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017, diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan ini masih perlu adanya perbaikan. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) melihat perlunya pendampingan kepada beberapa Desa untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dana desa. Desa yang menjadi objek pendampingan adalah Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari yang berada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil evaluasi dan pendampingan diketahui bahwa secara umum Desa telah melakukan pemotongan/pemungutan pajak namun belum melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).


Keywords


Dana Desa; pemotongan dan pemungutan pajak; SPT Masa

Full Text:

PDF

References


Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. Jakarta: UI Press.

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Ismilizar, Ahmad. 2016. Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci). Masters thesis. Universitas Andalas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta

Setiawan, Benny dan Primandita Fitriandi. 2017. Kupas Tuntas PPh Pemotonan dan Pemungutan Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann. 2009. Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. Journal of the Australasian Tax Teachers Association. Vol.4 No.1: p181-202

Nur Hidayati. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi. Vol 4 No 1. Maret 2010.

Ratnafuri, Kiki; Herawati, Nurul. Malpraktek Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, [S.l.], v. 3, n. 3, mar. 2014.

Setyorini, Niken Loveana. 2015. Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Banyuwangi). Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5 No. 1.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 35/PJ/2010 Tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan




DOI: http://dx.doi.org/10.31092/kuat.v1i2.469

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 KUAT : Keuangan dan Akuntansi Terapan



Indexed by

Creative Commons License

Jurnal KUAT by Unit Penerbitan PKN STAN is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright © 2020, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved.