PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DESENTRALISASI FISKAL

Authors

  • Rynalto Mukiwihando Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.794

Abstract

Indonesia has embarked fiscal decentralization policy for more than 20 years. While the results are still varying across the regions, governance seems to be one of the causes of existing condition. The study analyze the impact of governance to the link between General Allocation Fund (DAU) and Gross Domestic Product (GDP). Employing governance indicator from kemitraan in 2012, this research compares the relationship within good governance province (east Java) and bad governance provinces (Papua and West Papua). This study results argue that governance matters in achieving fiscal decentralization objectives. Another result also confirm that education level has positive connection fiscal decentralization outcomes only in province with good governance indicator.

Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dengan hasil yang masih bervariasi belum sesuai di berbagai daerah. Beberapa studi mengindikasikan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh faktor tata kelola dari masing-masing pemerintahan daerah. Studi ini menganalisis pengaruh dari tata kelola terhadap hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Bruto(PDB). Menggunakan data indeks tata kelola dari kemitraan.or.id pada tahun 2012, penelitian ini menguji pengaruh variabel tata kelola pada daerah dengan indeks tata kelola baik (Jawa Timur) dan daerah dengan tata kelola buruk (Papua dan Papua Barat). Hasil studi menunjukkan bahwa tata kelola memiliki pengaruh dalam mencapai tujuan desentralisasi fiskal. Hasil yang yang lain juga mengkonfirmasi bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan bagi PDB hanya pada daerah yang memiliki tata kelola yang baik.

Downloads

Published

2020-03-27

How to Cite

Mukiwihando, R. (2020). PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DESENTRALISASI FISKAL. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(2), 114–123. https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.794