TAXATION IMPLEMENTATION IN CONSTRUCTION SERVICES PLANNING, IMPLEMENTATION AND SUPERVISION

  • Atika Ira Mahera PKN STAN

Abstract

A construction services business is a consulting service for planning,
implementing, and supervising construction work. Construction service
entrepreneurs have different tax rates by looking at the work done.
Construction service business actors and tax researchers often feel
confused in calculating the construction service business tax. This study
aims to straighten out the differences in articles that are often
considered confusing. The method in writing is a quantitative method by
conducting a literature study and using secondary data. The reason for
using secondary data is that data is easier to obtain and written data
usually goes through a lot of selection research. In writing, it is definitely
trustworthy and minimal fraud. The study results show that differences
in the planning, implementation and supervision systems in the
construction service business involve the condition of companies that
have SIUJK and SBU or those that do not have SIUJK and SBU that the
tax on each activity gets different tariff treatment. The writing is
expected to be a reference for students who want to know about
construction services and taxes. The writing is also expected to be a
reference for prospective construction service entrepreneurs who are
just starting to find out the problems and the imposition of taxes that
will be faced in their efforts to comply with applicable tax regulations.

References

Drs. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2016). Pedoman

Lengkap Pajak Pertambahan Nilai - Teori,

Konsep, dan Aplikasi PPN. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Fadli, A. (2020, desember 31). Tahun Depan, Sektor

Konstruksi Diperkirakan Tumbuh hingga 6,7

Persen. Diambil kembali dari Kompas:

https://properti.kompas.com/read/2020/12/30

/130000821/tahun-depan- sektor-konstruksidiperkirakan-tumbuh-hingga-67-persen

Fitriya. (2021, januari 3). Besar Penghasilan Tidak

Kena Pajak (PTKP) 2021. Diambil kembali dari

Klik Pajak: https://klikpajak.id/blog/beritaregulasi/ptkp-2021/

Gunawan, A. (2020, November 26). RPP UU Ciptaker

Bidang Jasa Konstruksi. Diambil kembali dari

https://ekonomi.bisnis.com/read/20201126/45

/1322959/rpp-uu-ciptaker- bidang-jasakonstruksi-izin-usaha-jadi-1-pintu

Kartiwan, I., Soenardji, H. N., & Katuuk, K. A. (2014).

Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia.

Jakarta: Gramedia Kompas.

Keppres nomor 4 tahun 2021 tentang program

pemerintah tahun 2021.

Ortax.org. (2007). Diambil kembali dari Observation &

Research of

Taxation:https://ortax.org/ortax/?mod=forum&pa

ge=show&idtopik=84432

Penentuan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi disesuaikan

dengan Jenis Pekerjaan & Syarat Tender. (t.thn.).

Diambil kembali dari Ijin tender:

https://www.ijintender.co.id/klasifikasi-jasakonstruksi

Pengurusan SIUJK melalui OSS. (t.thn.). Diambil kembali

dari Legalitas:

https://legalitaskita.id/blog/pengurusan-siujkmelalui-oss/

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 15/PJ/2010

Tentang perubahan atas peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2008 tentang

Bentuk,Isi,Dan Tata cara penyampaian SPT MASA

PPN dalam bentuk formulir kertas bagi pengusaha

kena pajak yang dikukuhkan.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21

dan/atau PPh 26 sehubungan dengan Pekerjaan,

jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan LPJK nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi

dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Peraturan LPJK nomor 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi

dan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan

Pengawas Konstruksi.

Peraturan LPJK nomor 5 tahun 2017 tentang Sertifikasi

dan Registrasi Tenaga Ahli.

Peraturan Menteri Keuangan NOMOR

/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 187/PMK.03/2008

tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,

Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan

dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan

Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 PMK.03/2021

tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran

dan Pelaporan PPN atau PPNBM oleh BUMN

dan Perusahaan Tertentu yang dimiliki secara

langsung oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.

Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017

tentang Jasa Konstruksi bertujuan sebagai

pedoman dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa

Konstruksi berupa Jasa Konsultansi

Konstruksi,Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan

Konstruksi.

Peraturan Pemerintah 51 tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa

Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha

Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas

Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

PPh atas jasa konstruksi. (2017). Diambil kembali

dari Pajakku:

https://www.pajakku.com/forumtopic/5d4a3be8acba1f1207ece23f/PPh%20atas

%20Jasa%20Konstruksi

PPh Pasal 21 tentang Pajak Orang Pribadi. PPh pasal

PPh pasal 4 ayat 2 tentang PPh Final.

Prabandaru, A. (2018, Agustus 29). Klik pajak.

Diambil kembali dari Mengenal Pajak Final

Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi:

https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-finalpasal-4-ayat-2/

Prabandaru, A. (2019, Agustus 15). Klik pajak.

Diambil kembali dari Pengenaan Pajak 2% atas

Pelaksanaan Jasa Konstruksi:

https://klikpajak.id/blog/beritaregulasi/pengenaan-pajak-2-atas- pelaksanaanjasa-konstruksi/

Rahmah, N. (t.thn.). Tugas Konsultan Perencana,

Konsultan Pengawas, dan Kontraktor. Diambil

kembali dari Pengadaan barang:

https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/

/tugas-konsultan-perencana- konsultanpengawas-dan-kontraktor.html

Salman, K. R. (2017). Perpajakan PPh dan PPN. Jakarta:

Indeks.

SBU dan SIUJK. (t.thn.). Diambil kembali dari Sertifikasi

online:

https://www.sertifikasionline.com/sbusiujk/#:~:tex

t=Sertifikat%20Badan%20Usaha%20(SBU)%20adal

ah,klasifikasi%20dan%20kualifikasi%20ba

dan%20usaha.&text=Setelah%20melewati%20verif

ikasi%20USBU%2C%

maka,dan%20disahkan%20oleh%20Lpjk%20Nasi

onal

sertifikat badan usaha jasa konstruksi. (t.thn.). Diambil

kembali dari Legalitas:

https://www.legalitas.co.id/urus-sertifikatbadan-usaha-sbulpjk/#:~:text=Copy%20KTP%20dan%20NPWP%20D

ireksi,ISO%20(%20

untuk%20SBU%20kualifikasi%20Besar)

Sertifikat keterampilan usaha jasa konstruksi. (t.thn.).

Diambil kembali dari Ijin tender:

https://www.ijintender.co.id/sertifikatketerampilan-skt

Sertifikat usaha jasa konstruksi. (t.thn.). Diambil kembali

dari Sertifikasi.biz: https://sertifikasi.biz/jasakonstruksi

Sudradjat, J. L. (2018). Analisis Perhitungan Pajak

Penghasilan Badan.

Suwiknyo, E. (2020, Juli). Pemerintah Kaji PPh Final

untuk Sektor Real Estat dan Konstruksi . Diambil

kembali dari Bisnis:

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200729/259/1

/pemerintah-kaji- pph-final-untuk-sektorreal-estat-dan-konstruksi

Tarif PPh final jasa konstruksi bakal turun, ini rinciannya.

(2021, maret 16).

Diambil kembali dari Nasional Kontan:

https://nasional.kontan.co.id/news/tarif-pph-finaljasa-konstruksi-bakal- turun-ini-rinciannya

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker.

Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah.

Urus Sertifikasi keahlian usaha jasa konstruksi LPJKN.

(t.thn.). Diambil kembali dari legalitas:

https://www.legalitas.co.id/urus-sertifikatkeahlian-ska- konstruksilpjkn/#:~:text=Sertifikat%20Keahlian%20(SKA)

%20merupakan%20bukti,

tiga)%20tahun%20sejak%20tanggal%20dikeluar

kan.

CROSSMARK
Published
2022-11-28
DIMENSIONS
How to Cite
Mahera, A. I. (2022). TAXATION IMPLEMENTATION IN CONSTRUCTION SERVICES PLANNING, IMPLEMENTATION AND SUPERVISION. JURNAL ACITYA ARDANA, 2(2), 256–278. https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1342