TAXATION IMPLEMENTATION IN CONSTRUCTION SERVICES PLANNING, IMPLEMENTATION AND SUPERVISION
Abstract
A construction services business is a consulting service for planning,
implementing, and supervising construction work. Construction service
entrepreneurs have different tax rates by looking at the work done.
Construction service business actors and tax researchers often feel
confused in calculating the construction service business tax. This study
aims to straighten out the differences in articles that are often
considered confusing. The method in writing is a quantitative method by
conducting a literature study and using secondary data. The reason for
using secondary data is that data is easier to obtain and written data
usually goes through a lot of selection research. In writing, it is definitely
trustworthy and minimal fraud. The study results show that differences
in the planning, implementation and supervision systems in the
construction service business involve the condition of companies that
have SIUJK and SBU or those that do not have SIUJK and SBU that the
tax on each activity gets different tariff treatment. The writing is
expected to be a reference for students who want to know about
construction services and taxes. The writing is also expected to be a
reference for prospective construction service entrepreneurs who are
just starting to find out the problems and the imposition of taxes that
will be faced in their efforts to comply with applicable tax regulations.
References
Drs. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2016). Pedoman
Lengkap Pajak Pertambahan Nilai - Teori,
Konsep, dan Aplikasi PPN. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Fadli, A. (2020, desember 31). Tahun Depan, Sektor
Konstruksi Diperkirakan Tumbuh hingga 6,7
Persen. Diambil kembali dari Kompas:
https://properti.kompas.com/read/2020/12/30
/130000821/tahun-depan- sektor-konstruksidiperkirakan-tumbuh-hingga-67-persen
Fitriya. (2021, januari 3). Besar Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) 2021. Diambil kembali dari
Klik Pajak: https://klikpajak.id/blog/beritaregulasi/ptkp-2021/
Gunawan, A. (2020, November 26). RPP UU Ciptaker
Bidang Jasa Konstruksi. Diambil kembali dari
https://ekonomi.bisnis.com/read/20201126/45
/1322959/rpp-uu-ciptaker- bidang-jasakonstruksi-izin-usaha-jadi-1-pintu
Kartiwan, I., Soenardji, H. N., & Katuuk, K. A. (2014).
Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia.
Jakarta: Gramedia Kompas.
Keppres nomor 4 tahun 2021 tentang program
pemerintah tahun 2021.
Ortax.org. (2007). Diambil kembali dari Observation &
Research of
Taxation:https://ortax.org/ortax/?mod=forum&pa
ge=show&idtopik=84432
Penentuan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi disesuaikan
dengan Jenis Pekerjaan & Syarat Tender. (t.thn.).
Diambil kembali dari Ijin tender:
https://www.ijintender.co.id/klasifikasi-jasakonstruksi
Pengurusan SIUJK melalui OSS. (t.thn.). Diambil kembali
dari Legalitas:
https://legalitaskita.id/blog/pengurusan-siujkmelalui-oss/
Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 15/PJ/2010
Tentang perubahan atas peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2008 tentang
Bentuk,Isi,Dan Tata cara penyampaian SPT MASA
PPN dalam bentuk formulir kertas bagi pengusaha
kena pajak yang dikukuhkan.
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21
dan/atau PPh 26 sehubungan dengan Pekerjaan,
jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
Peraturan LPJK nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi
dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
Peraturan LPJK nomor 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi
dan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan
Pengawas Konstruksi.
Peraturan LPJK nomor 5 tahun 2017 tentang Sertifikasi
dan Registrasi Tenaga Ahli.
Peraturan Menteri Keuangan NOMOR
/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 187/PMK.03/2008
tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,
Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan
dari Usaha Jasa Konstruksi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 PMK.03/2021
tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran
dan Pelaporan PPN atau PPNBM oleh BUMN
dan Perusahaan Tertentu yang dimiliki secara
langsung oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.
Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi bertujuan sebagai
pedoman dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa
Konstruksi berupa Jasa Konsultansi
Konstruksi,Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan
Konstruksi.
Peraturan Pemerintah 51 tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
Konstruksi.
Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 tentang
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha
Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
PPh atas jasa konstruksi. (2017). Diambil kembali
dari Pajakku:
https://www.pajakku.com/forumtopic/5d4a3be8acba1f1207ece23f/PPh%20atas
%20Jasa%20Konstruksi
PPh Pasal 21 tentang Pajak Orang Pribadi. PPh pasal
PPh pasal 4 ayat 2 tentang PPh Final.
Prabandaru, A. (2018, Agustus 29). Klik pajak.
Diambil kembali dari Mengenal Pajak Final
Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi:
https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-finalpasal-4-ayat-2/
Prabandaru, A. (2019, Agustus 15). Klik pajak.
Diambil kembali dari Pengenaan Pajak 2% atas
Pelaksanaan Jasa Konstruksi:
https://klikpajak.id/blog/beritaregulasi/pengenaan-pajak-2-atas- pelaksanaanjasa-konstruksi/
Rahmah, N. (t.thn.). Tugas Konsultan Perencana,
Konsultan Pengawas, dan Kontraktor. Diambil
kembali dari Pengadaan barang:
https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/
/tugas-konsultan-perencana- konsultanpengawas-dan-kontraktor.html
Salman, K. R. (2017). Perpajakan PPh dan PPN. Jakarta:
Indeks.
SBU dan SIUJK. (t.thn.). Diambil kembali dari Sertifikasi
online:
https://www.sertifikasionline.com/sbusiujk/#:~:tex
t=Sertifikat%20Badan%20Usaha%20(SBU)%20adal
ah,klasifikasi%20dan%20kualifikasi%20ba
dan%20usaha.&text=Setelah%20melewati%20verif
ikasi%20USBU%2C%
maka,dan%20disahkan%20oleh%20Lpjk%20Nasi
onal
sertifikat badan usaha jasa konstruksi. (t.thn.). Diambil
kembali dari Legalitas:
https://www.legalitas.co.id/urus-sertifikatbadan-usaha-sbulpjk/#:~:text=Copy%20KTP%20dan%20NPWP%20D
ireksi,ISO%20(%20
untuk%20SBU%20kualifikasi%20Besar)
Sertifikat keterampilan usaha jasa konstruksi. (t.thn.).
Diambil kembali dari Ijin tender:
https://www.ijintender.co.id/sertifikatketerampilan-skt
Sertifikat usaha jasa konstruksi. (t.thn.). Diambil kembali
dari Sertifikasi.biz: https://sertifikasi.biz/jasakonstruksi
Sudradjat, J. L. (2018). Analisis Perhitungan Pajak
Penghasilan Badan.
Suwiknyo, E. (2020, Juli). Pemerintah Kaji PPh Final
untuk Sektor Real Estat dan Konstruksi . Diambil
kembali dari Bisnis:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200729/259/1
/pemerintah-kaji- pph-final-untuk-sektorreal-estat-dan-konstruksi
Tarif PPh final jasa konstruksi bakal turun, ini rinciannya.
(2021, maret 16).
Diambil kembali dari Nasional Kontan:
https://nasional.kontan.co.id/news/tarif-pph-finaljasa-konstruksi-bakal- turun-ini-rinciannya
Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker.
Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
Urus Sertifikasi keahlian usaha jasa konstruksi LPJKN.
(t.thn.). Diambil kembali dari legalitas:
https://www.legalitas.co.id/urus-sertifikatkeahlian-ska- konstruksilpjkn/#:~:text=Sertifikat%20Keahlian%20(SKA)
%20merupakan%20bukti,
tiga)%20tahun%20sejak%20tanggal%20dikeluar
kan.
Copyright (c) 2022 Atika Ira Mahera

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.