MENJAGA PROBITY DALAM PANDEMI: TINJAUAN PROSEDUR AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA TERKAIT PENANGANAN COVID-19
Abstract
Public procurement is one of the riskiest target of corruption. Probity audit is one of the measures taken by Indonesia’s Government to prevent such fraud. However, the pandemic has posed a great challenge for auditors in order to maintain reasonable assurance. Key aspects of evidence-gathering such as physical examination, are unable to be done. Seeing that, this research aims to understand as well as shed light on the alternative procedure auditors can perform amidst the restriction caused by the pandemic. The object of research is the audit of the procurement of COVID-19 Emergency Hospital in Lamongan, carried out by BPKP Jawa Timur. The results has shown that auditors mainly focuses on desk auditing, with heavy reliance on papers and document and minimal physical examination. In terms of maintaining probity, instead of fully auditing, controls and surveillance are done in two parts, which is advising during the planning stages, and auditing. Such steps are taken due to the fact that the aren’t any regulation regarding audits of public procurement during COVID-19 emergencies yet as of the start of procurement.
References
Amiruddin. (2012). Analisis pola pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal Kriminologi Indonesia, 26-7.
Arens, A. J. (2010). Auditing. Jakarta: Usaha Pena.
Flint, D. (1988). Philosophies and principles of auditing : an Introduction.
Basingstoke: Macmillan Education.
Independent Commission Against Corruption. (2005).
Probity and probity advising. Sydney: ICAC. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020, Juni 1). Statistik
TPK Berdasarkan Jenis Perkara. Diambil kembali dari Situs KPK: https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tp k-berdasarkan-jenis- perkara
Lee, T.H., & Md. Ali, A. (2008). The evolution of auditing: An analysis of the historical development. Journal of Modern Accounting and Auditing, 1-8.
OECD. (2009). Principles for Integrity in Public Procurement. Paris: OECD. OECD. (2016). Preventing Corruption in Public Procurement. Paris: OECD. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Audit Tujuan Tertentu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease .
Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Utary, A. R., & Ikbal, M. (2014). Audit Sektor Publik.
Yogyakarta: Interpena.
Yustiarini, D., & Soemardi, B. (2020). A Review of corruption in public procurement in Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1-13.
Copyright (c) 2022 Candra Hapsari Susilo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
