Analisis Intensifikasi Retribusi Bangunan Nonpermanen pada Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
DOI:
https://doi.org/10.31092/jaa.v5i1.3323Keywords:
H82 Governmental Property, R52 Land Use and Other Regulations, R58 Regional Development Planning and Policy.Abstract
Retribusi penggunaan tanah untuk bangunan nonpermanen di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp12.500,00/m²/tahun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan retribusi dan menganalisis struktur serta tarif ideal untuk meningkatkan PAD. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis peraturan daerah serta laporan penilaian aset, ditemukan bahwa retribusi belum diimplementasikan secara optimal karena kurangnya inventarisasi subjek retribusi, belum adanya OPD khusus pengelola, dan tarif yang rendah. Dibandingkan daerah lain, tarif Bojonegoro jauh lebih rendah dari Kabupaten Tuban (Rp84.000) dan Lamongan (Rp48.000). Jika menggunakan nilai sewa wajar sebesar Rp42.700/m²/tahun, potensi PAD mencapai Rp70,9 juta. Oleh karena itu, penyesuaian tarif retribusi menjadi Rp42.700/m²/tahun perlu dilakukan agar sebanding dengan kabupaten lain.
References
Ajeng E. P., Galuh., Ilnanah, Salwa., Rudhiya, Zahra., Maharanie S. P., Signorita (2023). Tinjauan Terkait Penilaian Barang Milik Negara Maupun Tujuan Lainnya. Jurnal Acitya Ardana, 2(2), 1-11.
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023. Sidoarjo: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Bupati Bojonegoro. (2021). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro: Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Carolina A. L., Vanda., Kemal, M. R., Muhammad (2023). Optimalisasi Aset Bersejarah: Sebuah Studi Literatur. Jurnal Acitya Ardana, 3(2), 93-101.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2024). Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 99/KN/2024 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta: Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Kementerian Dalam Negeri RI. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri RI. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri RI. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bojonegoro: Direktorat Jenderal Perundang Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Musa, M., Irmayanti, N. S., Limbong, D., & Maimuna, Y. (2024). Analisis Tren dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 22 No. 1. Kendari : Primanomics.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bangkalan: Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lumajang: Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pacitan: Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ponorogo: Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Banyuwangi: Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah Kabupaten Blitar. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Blitar: Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2010). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bojonegoro: Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Bojonegoro: Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Bojonegoro: Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Bojonegoro: Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2019). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Bojonegoro: Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2021). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021. Kabupaten Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2022). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022. Kabupaten Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023. Kabupaten Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bojonegoro: Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bondowoso: Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
Pemerintah Kabupaten Gresik. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Gresik: Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
Pemerintah Kabupaten Jember. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Jember: Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
Pemerintah Kabupaten Jombang. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jombang: Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
Pemerintah Kabupaten Kediri. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kediri: Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lamongan: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
Pemerintah Kabupaten Madiun. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Madiun: Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
Pemerintah Kabupaten Magetan. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Magetan: Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
Pemerintah Kabupaten Malang. (2027). Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mojokerto: 2023.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nganjuk: Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
Pemerintah Kabupaten Ngawi. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ngawi: Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pamekasan: Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan . (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasuruan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan .
Pemerintah Kabupaten Probolinggo. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Probolinggo: Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
Pemerintah Kabupaten Sampang. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sampang: Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sidoarjo: Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Pemerintah Kabupaten Situbondo. (2023 ). Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Situbondo: Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
Pemerintah Kabupaten Sumenep. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sumenep: Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Trenggalek: Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
Pemerintah Kabupaten Tuban. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tuban: Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tulungagung: Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
Pemerintah Kota Batu. (2023). Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Batu: Sekretaris Daerah Kota Batu.
Pemerintah Kota Blitar. (2023). Peraturan Daerah Kota Biltar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Blitar: Sekretaris Daerah Kota Blitar.
Pemerintah Kota Kediri. (2023). Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kediri: Sekretaris Daerah Kota Kediri.
Pemerintah Kota Madiun. (2023). Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Madiun: Sekretaris Daerah Kota Madiun.
Pemerintah Kota Malang. (2023). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Sekretaris Daerah Kota Malang.
Pemerintah Kota Mojokerto. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mojokerto: Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2023). Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasuruan: Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
Pemerintah Kota Probolinggo. (2023). Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Probolinggo: Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Surabaya: Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Raspiado, T. (2024). Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Sewa Sebagian Tanah di Hutan Kota, Jalan Veteran, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Rivana, R. (2022). Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (pp. 1020-1030). Riau: E-Qien.
William J., M., David P. E. , S., & Stanly W., A. (2019). Analisisi Efektifitas Kinerja dan Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14 (1), (pp. 110-114). Manado.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Robet Tri Yulianto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
