Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mencegah Potensi Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bojonegoro)
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah potensi kerugian keuangan negara/daerah melalui studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya potensi kerugian keuangan yang belum tertangani secara optimal, meskipun kapabilitas APIP telah meningkat dari level 2 ke level 3. Tantangan tersebut tercermin dari rendahnya tingkat penyetoran ke kas negara/daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu sebesar Rp2.868.134.859,26 atau sekitar 33,33 persen. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam meminimalkan penyimpangan keuangan melalui fungsi asurans dan konsultasi. Namun demikian, keterbatasan jumlah auditor, belum optimalnya alat pemetaan risiko, serta lemahnya sistem tindak lanjut rekomendasi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan internal, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia APIP.
References
Association of Certified Fraud Examiners. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. Jakarta: ACFE INDONESIA CHAPTER.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.
Dudy, A. A., & Ashady, S. (2023). Peran APIP Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 7(2), Maret 2023.
Fachruddin, M. (2020). Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada Universitas XYZ di Yogyakarta). Universitas Gadjah Mada.
Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 7(2), 235–24
Gerring, J. (2007). Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge University Press.
Girindra, I. B., & Malik, M. (2021). Evaluasi Penguatan Kapabilitas Internal Auditor pada Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 501-512.
Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. (2024). Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economic, 3(4), 305–360.
Kementerian Dalam Negeri. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Republik Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Republik Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Jakarta: Kementerian PAN-RB
Hernadianto, D., Nurkholis, & Afiah, N. N. (2020). Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 15(1), 45–58.
Lambert, V. A. (2012). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. 255-256.
Liu, Q., & Lin, B. (2012). Government Auditing And Corruption Control: Evidence From China’s Provincial Panel Data. China Journal of Accounting Research, 5(2), 163–186
M. Fahrudin, A. T. (2014). Audit Internal. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
Mada, U. G. (2022). Analisis Peran Audit Internal dalam Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis .
Nasrudin, T., & Firmansyah, A. (2024). Menutup celah korupsi: Evaluasi pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Akuntansiku, 3(4), 243–250
Novanty Trisye Sabaru, V. I. (2022). Analisis Eksistensi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Paradigma sebagai Konsultan (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 13 (1).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/523/KEP/412.013/2020 tentang Unit dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2021). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/134/KEP/412.013/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025). Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/101/KEP/412.013/2025 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025. Bojonegoro:
Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara . Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah . Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 . Kabupaten Bojonegoro.
Putri, N. K., & Supriyono, S. (2020). Pengaruh Kapabilitas APIP Terhadap Efektivitas Pengawasan Intern Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(1), 112–125.
Rahmawati, L. N., & Suwardi, E. (2023). Eksplorasi Peran Inspektorat dalam Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 324-331.
Rinaldi, R. P. (2020). Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Korupsi (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). Universitas Gadjah Mada.
Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbessy, A. D. (2023). Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Menyatakan Kerugian Keuangan. Jurnal Matakao: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 74–86
Wuysang, R. V., Nangoi, G., & Pontoh, W. (n.d.). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. akultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, 31-37.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Alfin Nurfalah, Lisa Kartikasari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
