JURNAL ACITYA ARDANA

Distribusi Dana Pengelolaan Lingkungan : Studi pada Fasilitas Dana Bergulir dengan Jaminan Pohon

2024-12-24T01:15:07+00:00

Fasilitas Dana Bergulir (FDB) berbasis lingkungan yang dilakukan oleh BPDLH menggunakan jaminan berupa pohon. Untuk mengetahui nilai pinjaman perlu dilakukan penilaian terhadap pohon yang akan dijaminkan sehingga perlu disusun pedoman penilaian dengan konsep ekonomi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder. Pedoman penilaian tersebut memuat prinsip penilaian, pendekatan penilaian, dan nilai guna langsung.

Analisis Intensifikasi Retribusi Bangunan Nonpermanen pada Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

2025-06-29T06:50:58+00:00

Retribusi penggunaan tanah untuk bangunan nonpermanen di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp12.500,00/m²/tahun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan retribusi dan menganalisis struktur serta tarif ideal untuk meningkatkan PAD. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis peraturan daerah serta laporan penilaian aset, ditemukan bahwa retribusi belum diimplementasikan secara optimal karena kurangnya inventarisasi subjek retribusi, belum adanya OPD khusus pengelola, dan tarif yang rendah. Dibandingkan daerah lain, tarif Bojonegoro jauh lebih rendah dari Kabupaten Tuban (Rp84.000) dan Lamongan (Rp48.000). Jika menggunakan nilai sewa wajar sebesar Rp42.700/m²/tahun, potensi PAD mencapai Rp70,9 juta. Oleh karena itu, penyesuaian tarif retribusi menjadi Rp42.700/m²/tahun perlu dilakukan agar sebanding dengan kabupaten lain.

Analisis Metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam Menghitung PPh 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

2025-06-29T06:49:52+00:00

Penelitian ini mengkaji penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di BPKAD Kabupaten Bojonegoro. Berbasis Teori Keagenan, studi ini menyoroti hubungan kontraktual antara pemerintah dan PNS dalam rangka efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, ditemukan bahwa meskipun metode TER telah diterapkan sesuai PP No. 58 Tahun 2023, masih terjadi kekeliruan pemotongan pajak, terutama pada THR, TPP ke-13, dan TPP bulan Desember, akibat tidak tergabungnya seluruh komponen penghasilan bulanan. Dibandingkan sistem sebelumnya (PMK 262/2010), TER menaikkan beban pajak tahunan, namun tetap menguntungkan karena pajak ditanggung pemerintah. Disarankan peningkatan pemahaman regulasi, integrasi sistem data, dan akurasi penganggaran pajak guna memperkuat implementasi.

Problematika Sistem Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sekoter Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia

2025-06-23T06:08:42+00:00

Penerapan tarif progresif dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertujuan meningkatkan keadilan fiskal. Namun, skema tarif bertingkat yang digunakan saat ini berpotensi menimbulkan lonjakan pajak yang tidak proporsional, terutama ketika Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melewati batas antar layer tarif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan tarif PBB-P2 di Kota Malang terhadap beban pajak masyarakat, khususnya pada kelompok rumah sederhana. Berdasarkan simulasi perhitungan terhadap harga properti terkini, ditemukan bahwa objek rumah sederhana berada dalam posisi rentan terhadap lonjakan PBB-P2 akibat perpindahan layer tarif. Temuan ini menunjukkan perlunya evaluasi mekanisme perhitungan tarif agar lebih adil dan tidak menciptakan kesenjangan. Alternatif kebijakan yang diusulkan meliputi penerapan tarif tunggal atau sistem tarif berjenjang seperti pada Pajak Penghasilan.

Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupeten Bojonegoro

2025-06-29T07:05:32+00:00

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah mengelola keuangan secara mandiri, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak dan gas memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya konsumsi masyarakat, yang berdampak pada penerimaan pajak daerah. Pada 2021–2023, lima jenis pajak berbasis konsumsi—Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir—secara konsisten mencapai target realisasi 100%. Penelitian ini menganalisis pengaruh kelima pajak tersebut terhadap PAD Bojonegoro menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa semua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini menegaskan bahwa pajak berbasis konsumsi memiliki kontribusi besar dalam struktur PAD dan dapat dijadikan dasar dalam optimalisasi kebijakan penerimaan daerah