PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN FUNGSI TERHADAP PENINGKATAN IPM DAN PENGENTASAN KEMISKINAN ( STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH)

Abstract

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap peningkatan capaian IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan pro poor expenditure dalam mengentaskan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runut waktu (time series) dan data silang (cross section). Populasi yang digunakan adalah 23 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh dan penelitian menggunakan periode waktu selama tahun 2008-2013. Periode waktu ini dipilih mengingat terdapat perbedaan struktur belanja daerah sebelum dan setelah tahun 2007, sehingga sulit untuk dilakukan pengelompokan jenis belanja yang sesuai. Pemilihan tahun 2008 juga didasari fakta bahwa mulai tahun 2008 kabupaten/kota di Aceh mulai menerima transfer dana Otsus yang berimbas pada peningkatan alokasi belanja yang sangat signifikan. Sementara pembatasan periode penelitian pada tahun  2013 dikarenakan BPS telah mengubah perhitungan IPM terhitung mulai tahun 2014, sehingga sulit untuk dilakukan penyesuaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Variabel belanja yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi, sementara nilai belanja yang digunakan adalah nilai realisasi. Berdasarkan penelitian statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa realisasi belanja fungsi kesehatan pada kabupaten/kota di Aceh tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan IPM di Provinsi Aceh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menolak hipotesis awal yang telah dibangun berdasarkan penelitian sejenis yang berhasil membuktikan bahwa belanja fungsi kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Walapun secara umum, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel sarana kesehatan (Puskesmas) mampu menjelaskan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (IPM), dimana puskesmas merupakan perwujudan penyaluran belanja pemerintah fungsi kesehatan, pada dasarnya belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa belanja fungsi kesehatan pada Kabupaten/kota di Aceh tidak berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Seharusnya dengan alokasi belanja kesehatan yang besar, pemerintah daerah mempunyai kapasitas fiskal yang memadai dalam menjalankan program-program peningkatan derajat kesehatan seperti pengobatan gratis, peningkatan kualitas gizi, program Ibu dan Anak dan program-program lainnya yang pro terhadap masyarakat miskin.