INFO ARTHA

APAKAH REGULASI PERPAJAKAN DI INDONESIA MENDUKUNG PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS?

2026-05-12T07:41:24+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan regulasi perpajakan di Indonesia dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode directed content analysis terhadap regulasi perpajakan Indonesia yang berlaku hingga tahun 2025, meliputi undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan peraturan direktur jenderal pajak, dengan menggunakan delapan tujuan SDGs yang relevan dengan kebijakan fiskal sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan Indonesia lebih banyak mendukung tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, penguatan kelembagaan, dan mobilisasi sumber daya domestik, terutama SDG 8, SDG 9, SDG 16, dan SDG 17, yang tercermin dalam ketentuan mengenai insentif investasi, fasilitas perpajakan, penguatan administrasi dan kepatuhan pajak, serta optimalisasi penerimaan negara. Sebaliknya, dukungan terhadap SDG 1, SDG 10, SDG 12, dan SDG 13 masih terbatas dan diwujudkan melalui instrumen perpajakan tertentu yang belum secara eksplisit diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, regulasi perpajakan Indonesia berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui fungsi fiskal dan ekonomi, sementara integrasi target SDGs ke dalam desain kebijakan perpajakan nasional masih memerlukan penguatan.

ESTIMASI POTENTIAL LOSS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (PPHTB): DISPARITAS NILAI PELAPORAN WAJIB PAJAK DAN HASIL PENILAIAN DATA PASAR

2026-05-17T05:45:38+00:00

Penelitian ini mengkaji adanya potensi kerugian (potential loss) pada penerimaan PPhTB di Kabupaten Bungo yang bersumber dari tingginya disparitas antara nilai transaksi yang dilaporkan Wajib Pajak dan nilai pasar. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penilaian berbasis data pasar diuji secara individual terhadap 42 sampel tanah kosong. Hasil analisis mengungkapkan kesenjangan yang kontras karena rata-rata nilai pasar objek pajak mencapai Rp679.847/m², sementara nilai transaksi yang dilaporkan hanya menyentuh Rp223.553/m². Capaian nilai pelaporan yang hanya menyentuh 32,9% dari nilai pasar sesungguhnya ini menegaskan bahwa dasar pengenaan pajak saat ini belum mencerminkan potensi aktual di lapangan. Indikasi under assessment tersebut dipertegas oleh nilai Assessment Sales Ratio (ASR) rata-rata yang hanya sebesar 38%, sebuah nilai yang menunjukkan deviasi signifikan dari standar ideal IAAO sebesar 90% hingga 110%. Konsekuensinya, estimasi potential loss PPhTB di Kabupaten Bungo diprediksi menembus Rp1,41 miliar hingga Rp5,49 miliar, dan berisiko melonjak hingga Rp52,19 miliar pada skala Provinsi Jambi. Kondisi ini berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran Wajib Pajak, adanya kecenderungan penghindaran pajak, serta keterbatasan ruang pengawasan otoritas. Sebagai langkah mitigasi fiskal, penelitian ini merekomendasikan restrukturisasi strategi pemungutan melalui intensifikasi pengawasan lapangan, edukasi kepatuhan yang masif, serta pembaruan regulasi validasi pelaporan nilai demi mewujudkan tata kelola penerimaan yang adil dan optimal.

INOVASI PENGELOLAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) MELALUI EKSTENSIFIKASI UNDERLYING ASSET

2026-05-12T03:01:45+00:00

SBSN merupakan sumber pembiayaan defisit APBN. Namun, kontribusinya masih rendah dibanding Surat Utang Negara meskipun potensi pasar yang besar di dalam maupun luar negeri. Ketersediaan dan nilai dari underlying asset menjadi pertimbangan dalam penerbitannya. Underlying asset yang selama ini digunakan adalah Barang Milik Negara dalam bentuk tanah dan bangunan, proyek APBN dan jasa layanan haji yang mempunyai keterbatasan masing-masing. Semakin banyak SBSN yang diterbitkan, maka underlying asset yang tersedia semakin terbatas. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi underlying asset sehingga dapat terus mendukung pengembangan SBSN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan serta potensi ekstensifikasi underlying asset SBSN berdasarkan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan wawancara mendalam kepada regulator maupun akademisi. Hasil penelitian menunjukkan ekstensifikasi underlying asset terbukti relevan dilakukan. BMN lain, serta komoditas seperti kekayaan laut, spektrum frekuensi, dan cadangan karbon juga memiliki potensi untuk dioptimalkan dalam penerbitan SBSN.

TOURISM SECTORAL LINKAGES AND POLICY SIMULATION IN SUMATRA: AN INTERREGIONAL INPUT-OUTPUT ANALYSIS WITH SPATIAL CORRIDOR DECOMPOSITION

2026-07-10T02:26:27+00:00

Tourism has been positioned as a new growth driver in Indonesia’s RPJPN 2025–2045, yet Sumatra still shows a clear gap between its economic size and tourism performance. Although the island accounts for 21.02% of national GDP, its accommodation and food service sector contributes only 9.58% of national sectoral value added. This study examines tourism's potential as an integrated regional growth source in Sumatra using an updated 2025 Interregional Input-Output model. The analysis covers three tourism-related sectors (accommodation and food services, trade, transportation) and compares their combined impact with construction investment as a capacity-building scenario. The results show that transportation is the only key sector, confirming its role as the main structural connector of interregional tourism integration. Accommodation records the strongest growth momentum, providing the empirical basis for a catch-up strategy. The integrated scenario generates 2.73x more output than single-sector approach, indicating that narrow tourism modelling substantially understates economy-wide impacts. Effects are uneven across corridors, with Southern and Northern capturing much larger shares than Central Corridor. These findings suggest that tourism integration in Sumatra requires corridor differentiated policies to strengthen local value chains, improve interdestination connectivity, and align institutional support with specific conditions of each corridor.

DAMPAK BELANJA MODAL TERHADAP NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI DI PULAU SUMATERA: STUDI EMPIRIS DARI PERSPEKTIF SPASIAL

2026-02-28T05:23:48+00:00

This study examines how government capital expenditure shapes the value added of three leading sectors in Sumatra: agriculture, mining, and manufacturing. A panel dataset covering all districts and municipalities on the island over the 2010 to 2022 period is analyzed through Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) to capture spatial heterogeneity. The estimation reveals that capital expenditure exerts a positive and significant influence on agricultural value added in nearly all localities, whereas its influence on mining and manufacturing differs considerably across space. These findings indicate that well-directed capital budget allocation strengthens sectoral productivity, particularly in agriculture, although its effectiveness is conditioned by local economic characteristics and the quality of budget management in each sector. Local governments are therefore advised to prioritize infrastructure investment that reinforces strategic sectors in order to sustain regional economic growth.