JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Tinjauan Best-Practice Kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia: Sebuah Systematic Literature Review

2024-07-03T02:09:47+00:00

Saat ini, agenda sustainability telah menjadi atensi utama negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Agenda pembangunan yang awalnya terfokus pada pemberantasan kemiskinan bertransformasi menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, Indonesia mulai menerapkan Ecological Fiscal Transfer (EFT) guna mendorong pembangunan yang berorientasi lingkungan di tiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, meskipun baru diterapkan pada beberapa daerah, implementasi EFT mengalami berbagai permasalahan, meliputi besaran pendanaan dan indikator alokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pre-profile kebijakan EFT eksisting Indonesia dan mengevaluasinya melalui best-practice EFT negara-negara dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) framework. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan EFT Indonesia menunjukkan dampak positif pada aspek sosial dan lingkungan, tetapi masih mengalami kendala sehingga belum mampu berjalan optimal. Di sisi lain, literatur terdahulu menyoroti best-practice negara dunia yang meliputi Portugal, Prancis, Tiongkok, India, dan Brasil yang dapat menjadi input evaluasi kebijakan EFT Indonesia. Dengan demikian, kebijakan EFT dapat mewadahi pencapaian agenda sustainability Indonesia

Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur 2017-2024

2025-05-27T02:06:45+00:00

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kota/kabupaten di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan periodesasi waktu dari 2017-2024. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu Eviews 12 dengan model terbaik berupa Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja pendidikan berpengaruh signfikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara itu, variabel belanja kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan, kedua variabel bebas tersebut berpangaruh terhadap variabel independen.

Does the System of State Planning and Budgeting Support the National Development Planning System? (A Case Study on The Major Project for Accelerating the Reduction of Maternal Mortality and Stunting)

2025-05-26T04:24:29+00:00

The national expenditure planning and budgeting system is designed to support the national development planning system in achieving state objectives. This study assesses how well this system supports national development planning by comparing its products, namely the Ministry/Agency-Work Plans and the Ministry/Agency-Work Plans and Budgets (Renja-RKA K/L), with those of the national development planning system, specifically the National Medium-Term Development Plans (RPJMN) and the Government Work Plans (RKP). The study focuses on the Major Project for Accelerating the Reduction of Maternal Mortality and Stunting (MP 15) as outlined in the RPJMN 2020-2024 and RKP for 2022 and 2023. Using a qualitative case study method, the research examines the support provided by the expenditure planning and budgeting system to the national development planning system. The findings indicate that, strategically, the system aligns with national development plans. However, practical implementation discrepancies exist between Renja-RKA K/L and the detailed plans of MP 15 in the RPJMN and RKP. These discrepancies are primarily due to the dominant role of human resources in the planning and budgeting process and the lack of detailed technical regulations and adequate information systems for project monitoring.

Efektivitas Mandatory Spending Tagging Pendidikan terhadap Pembangunan SDM di Kalimantan Barat

2025-06-21T22:39:43+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas dari belanja fungsi pendidikan di Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan regresi data panel yang datanya bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap APM. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memformulasikan kembali dan mengevaluasi besaran anggaran Belanja Modal yang telah disalurkan yang mana justru memiliki korelasi negative terhadap APM.

Mengkaji dan Mengidentifikasi Penyebab BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah) Tidak Tersalurkan Maksimal

2025-06-19T01:26:41+00:00

Desa yang maju merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Anggaran yang dialokasikan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas suatu desa. Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) merupakan salah satu bentuk pemberian dana kepada desa dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa. Namun, dengan anggaran yang besar belum tentu dapat digunakan secara maksimal oleh desa. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan mengindentifikasi penyebab tidak maksimalnya realisasi/penyaluran BHPRD pada suatu desa dengan menggunakan Desa Sebong Lagoi sebagai sampel dalam studi kasus ini. Studi ini didasarkan pada pagu dan realisasi BHPRD Desa Sebang Lagoi sejak tahun 2020 – 2024 dengan menggunakan pendekatan berupa pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara kepada pihak terkait untuk memberikan hasil lebih mendalam. Studi ini menemukan bahwa terdapat perbedaan perhitungan dalam pemberian alokasi anggaran dari tahun 2020-2021 dengan 2022 – 2024, perubahan besaran persentase penyaluran, dan perbedaan pemahaman terhadap ruang lingkup penggunaan BHPRD. Diberikan juga tiga rekomendasi terkait hal tersebut yaitu: Evaluasi atas Peraturan dan Ketentuan Mengenai Penyaluran BHPRD, Peningkatan Pembinaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dan Penguatan Kapasitas Kompetensi dan Koordinasi Aparat Desa Secara Mandiri