PERAN STRATEGIS PENILAI PBB-P2 BAGI PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah (UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD), maka SDM Penilai PBB-P2 ini mempunyai peranan penting bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya nilai tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan proses penilaian. Dalam kaitan dengan penentuan NJOP, penilaian dilakukan untuk mengestimasi nilai tanah dan/atau bangunan sebagai objek PBB. Nilai yang dihasilkan selanjutnya akan dikonversi kedalam klasifikasi tanah atau bangunan. Melihat kondisi yang demikian, penilai PBB-P2 sangatlah strategis, lalu bagaimana peran sebenarnya yang harus dilakukan oleh penilai PBB-P2 dan dampaknya bagi Pemerintah Daerah?  Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran strategis yang dimiliki oleh penilai PBB-P2 pada Pemerintah Daerah dalam proses kerjanya. Hasil kerja yang berdampak bagi penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak. Metode yang digunakan yaitu analisis data sekunder (ADS) (Martono, 2011), mencakup dua proses pokok, yaitu mengumpulkan data dan menganalisisnya.  Penilai PBB P2 saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari penugasannya sampai dengan berusaha untuk menjadikan penilai profesional dengan tidak semata-mata mengedepankan kepentingan dearah dalam ranga meningkatkan PAD, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kultural daerah. Pemerintah daerah saat ini juga mempunyai tugas untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas penilai pajak.