Pendampingan Pengukuran Kebijakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Menuju Kebijakan Berkualitas

Authors

  • Nurul Jannah Lailatul Fitria Universitas Panca Marga

DOI:

https://doi.org/10.31092/kuat.v6i2.2321

Keywords:

Administrasi, Kebijakan, Kualitas, Pendampingan, 112

Abstract

Pemerintah wajib membentuk kebijakan yang berkualitas. Kebijakan berkualitas baik akan memberikan dampak baik yang dominan pada masyarakat. Pengukuran kualitas kebijakan masih belum dioptimalkan. Pemerintahan membutuhkan peran administrator dalam membentuk kebijakan. Keberhasilan maupun kegagalan adanya kebijakan bergantung pada kegiatan analisa. Sehingga perlu adanya studi analisis dan pengukuran kebijakan secara berkelanjutan. Studi analisa dapat diselenggarakan pihak akademisi maupun para analisis profesional. Riset terkait  studi analisa terdiri dari analisis kebijakan tertentu, riset kebijakan, dan riset ilmu terapan lingkup sosial. Kebijakan publik berkaitan dengan lingkup akademisi, terutama prodi Administrasi Publik. Khususnya mitra PkM ini belum paham akan pengukuran kualitas kebijakan. Baik dalam analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Maka dari itu tim pengabdian menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi mahasiswa prodi Administrasi Publik terkait materi kebijakan publik dan kualitas kebijakan publik serta terkait pada kebijakan NTPD 112 Kota Probolinggo. Pada kegiatan ini dibagi menjadi 6 acara meliputi pretest, penyuluhan, pendampingan, diskusi, posttest, serta pembagian e-book. Mitra berantusias dengan interaktif dan tidak ada yang meninggalkan acara. Serta mitra meminta adanya kegiatan berkelanjutan. Selain itu, sesuai indikator keberhasilan menunjukkan kegiatan berhasil membuat mitra yang awalnya tidak mengetahui dan tidak memahami materi kebijakan publik, pengukuran kualitas kebijakan, dan kebijakan NTPD 112 Kota Probolinggo menjadi mengetahui dan memahami materi. Bahkan tidak hanya sekedar teori, tetapi mitra diajak untuk praktik langsung.

References

Anton Sutomo Sugiarto. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 150–172.

Aripin, S., & Daud, M. (2014). Peran Administrator Publik dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013). Academica: Majalah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNTAD, 6(1), 1158–1169. https://www.neliti.com/id/publications/28482/

Harsiti, Setyawan, A., Sigit, H. T., Kautsar, A., Putri, S. K., & Pribadi, B. A. P. (2022). Peningkatan Skill Pekerja Melalui Pengenalan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Serta Dasar-Dasar IT Troubleshooting bagi Pekerja Pada Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP Kep Spsi) Se-Provins. Jurnal Kuat, 4(2).

Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik Indonesia. Cv. Dharma Persada Dharmasraya.

Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. (2020). Program Layanan Nomor Panggilan Darurat 112. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. https://layanan112.kominfo.go.id/tentang

Lembaga Administrasi Negara. (2015). Modul Pelatihan Analis Kebijakan. In Pusaka Lembaga Administrasi Negara RI.

Lembaga Administrasi Negara. (2018). Indeks Kualitas Kebijakan. In Checklist Toolkit: Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan Pada Instansi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. www.ikk-pusaka.lan.go.id

Lestari, N. I., & Ramadani, M. (2022). Strategi Pemasaran Produk Umkm Melalui Penerapan Digital Marketing (Studi Kasus Umkm Di Serang, Banten). Jurnal Kuat, 4(2).

Makhya, S., Mukhlis, M., & Tisnanta, T. (2022). Peningkatan Literasi Kebjakan Publik Pada Masyarakat Sipil Di Lampung. Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.22

Utama, A. A. G. S., Pratama, D., & Noercholis, D. F. (2019). Pengabdian Masyarakat: Pelatihan NVivo 12 Plus di PSDKU Unair Banyuwangi. Jurnal Kuat, 1(3).

Downloads

Published

2024-11-22

How to Cite

Fitria, N. J. L. . (2024). Pendampingan Pengukuran Kebijakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Menuju Kebijakan Berkualitas . KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan, 6(2), 77–83. https://doi.org/10.31092/kuat.v6i2.2321