OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)
DOI:
https://doi.org/10.35837/subs.v1i1.211Abstract
Non-tax state revenue (PNBP) is becoming one of the important revenue source besides the tax revenue. Therefore, non-tax revenue optimization becomes very important. In addition, the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on the management of non-tax revenues can make the Ministries / Agencies get disclaimer opinion, one of which is the Public Broadcasting Institution of Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Findings on the Financial Statements of LPP TVRI PNBP are the levies without any legal basis on receipt of broadcast and non-broadcast services (jasinonsi) and use immediately upon receipt of the jasinonsi. This study aims to give recommendation for LPP TVRI about how to manage non-tax state revenue to avoid disclaimer opinion from BPK. This study is a descriptive qualitative study with normative juridical approach to analyze the problem based on the applicable law and regulations related to non-tax state revenues with the aim to provide recommendations or suggestions to the LPP TVRI so that in the future, the findings will not be repeated. Based on the results of the discussion, LPP TVRI must manage the receipt (PNBP) using the rules relating to state finances (PNBP rules). Therefore, the authors suggest LPP TVRI soon submit proposals Government Regulation on non-tax revenues and then submit the application of the use of funds non-tax revenues to the Finance Minister after the Government Regulation (PP) is determined by the President.References
Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, http://www.bpk.go.id/lkpp, diakses pada 17 November 2016
Hady, Hamdy, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
Kamus Besar Bahasa Indonesia.(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php). Diakses pada 30 Januari 2017
Saadudin Ibrahim, Pranoto K. 1995. Kebijakan-Kebijakan Impor. Edisi Pertama. Jakarta: Jaya Prasada
Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Optimasi, diakses pada 30 Januari 2017
Y. Crama, Y. Pochet and Y. Wera, A discussion of production planning approaches in the process industry, Working paper GEMME 0102, Université de Liège, 2001
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
