Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn <p><strong>Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)</strong> adalah jurnal yang berisi hasil penelitian dengan ruang lingkup perpajakan (pajak pusat dan daerah), keuangan (ekonomi, akuntansi, bisnis, manajemen, dan penilaian), dan keuangan negara (kebijakan publik, akuntansi sektor publik, manajemen sektor publik, dan pemeriksaan sektor publik). Jurnal ini diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN, secara reguler setiap enam bulan sekali yaitu bulan Maret dan September. </p> <p> </p> <p><strong>Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)</strong> is a publication media of scientific research in the field of taxation, finance, and state finance which is published by Polytechnic of State Finance STAN every six months with the aim to provide research as the development of in-depth studies relating to taxation and state finance to academics, practitioners, students, researchers, government and non-government institutions and other parties.</p> <p> </p> <p>The scope of research studies including taxation (central and local government taxes), finance (economy, accounting, business, management, and valuation), and state finance (public policy, public sector accounting, public sector management, and public sector audit). PKN journals accept research results in Indonesian and English. The author must state that the results of the research have never been published in any media. Research provisions published in PKN journals must meet certain rules and regulations and can be accepted by general standards, the use of research methods used, and the implications and benefits of such research for taxation, finance, and state finance.</p> Politeknik Keuangan Negara STAN en-US Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 2715-2553 PENGARUH PENGECILAN MODAL, TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1240 <p>Bagi sebagian masyarakat, pajak adalah beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak didapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak, hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara pengecilan modal, transaksi hubungan istimewa dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun pengamatan 2012-2016. Metode penentuan sampelyang digunakan adalah metode <em>purposive sampling </em>dengan sampel sebanyak 54 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turutsehingga total sampel 270.</p> <p>Hasil&nbsp; penelitian&nbsp; ini&nbsp; menunjukkan&nbsp; bahwa variabel transaksi hubungan istimewa&nbsp; dengan proksi&nbsp; utang afiliasi berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak &nbsp;yang diproksikan dengan tarif pajak efektif perusahaan (ETR). Pengaruh yang ditunjukan adalah negatif signifikan yang berarti bahwa semakin tinggi nilai utang afiliasi, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan.&nbsp; Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dengan proksi <em>Return On Assets</em> (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif signifikan yang berarti bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, praktik penghindaran tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengecilan modal dan transaksi hubungan istimewa dengan proksi piutang afiliasi.</p> Johan Budhi Santoso Dadang Sadeli Surtikanti Surtikanti Copyright (c) 2021 Johan Budhi Santoso, Dadang Sadeli, Surtikanti Surtikanti 2021-09-17 2021-09-17 3 1 152 164 10.31092/jpkn.v3i1.1240 Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Di Kawasan Asia Tenggara https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1258 <p>Adanya pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di dunia telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk merespon dan menanggulangi permasalahan tersebut, termasuk melalui kebijakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan membandingkan kebijakan pajak selama pandemi COVID-19 di antara negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi dan telaah literatur. Objek penelitian ini adalah sembilan negara di Kawasan Asia Tenggara yang meliputi Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas negara di Kawasan Asia Tenggara berfokus pada kebijakan pajak terkait pajak penghasilan badan. Selain itu, mayoritas negara di Kawasan Asia Tenggara mengeluarkan kebijakan pajak yang berfokus pada peningkatan arus kas perusahaan melalui pemberian insentif pajak berupa penangguhan pembayaran pajak pada masa awal pandemi dan pengurangan pajak pada masa pemulihan ekonomi. Adapun sektor usaha yang menjadi fokus utama kebijakan pajak selama pandemi di Kawasan Asia Tenggara adalah sektor penyumbang produk domestik bruto terbesar dan sektor yang paling terdampak akibat adanya pembatasan sosial atau lockdown.</p> Amardianto Arham Dr.Amrie Firmansyah S.E., M.M., M.Ak. Copyright (c) 2021 Dr.Amrie Firmansyah S.E., M.M., M.Ak., Amardianto Arham 2021-09-16 2021-09-16 3 1 1 9 10.31092/jpkn.v3i1.1258 PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN OBAT-OBATAN PADA UPTD PUSKESMAS PUNCU https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1275 <p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berartinya penerapan sistem pengendalian internal untuk tiap organisasi untuk menggapai tujuannya. Terutama untuk pengendalian persediaan, karena memiliki potensi risiko terhadap kerusakan atau pencurian. Dari pernyataan tersebut maka organisasi perlu menjalankan pengendalian internal agar tercapai tujuan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap praktik sistem pengendalian internal atas persediaan obat-obatan pada UPTD Puskesmas Puncu. Metode yang digunakan penelitian ini merupakan paradigma kualitatif dengan jenis etnometodologi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui tiga teknik yaitu, observasi berperan serta, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data didapatkan selanjutnya di analisis melalui tiga tahap yaiu indeksikalitas, refleksivitas, dan aksi kontekstual. Hasil penelitian ini menampilkan bahwa sistem pengendalian internal pada UPTD Puskesmas Puncu telah berjalan baik dengan didukung oleh tata nilai yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nilai-nilai Profesional, Empati, Ramah, Memuaskan, Aktif, Tanggap, dan Aman yang melekat dalam praktik pengendalian internal pada UPTD Puskemas Puncu merupakan dasar dari lingkungan pengendalian yang menjadi fondasi dari semua komponen pengendalian.</p> Edi Sudiarto Dicky Kurniawan Darti Djuharni Copyright (c) 2021 Edi Sudiarto, Dicky Kurniawan, Darti Djuharni 2021-09-17 2021-09-17 3 1 112 118 10.31092/jpkn.v3i1.1275 PENERIMAAN WAJIB PAJAK PADA AWAL IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK BERBASIS DESKTOP APPLICATION https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1287 <p><em>Currently, the tax authorities in Indonesia are active in shifting tax services to an online system. One of these tax services is an e-Tax Invoice. The success of e-government projects such as e-Tax Invoices depends on the reliability of ICT and depends on the community (in this case PKP) as end-users. This study uses a structural equation model to identify the factors that influence the willingness of taxpayers to use online services with models based on the theory of planned behaviour (TPB) and the technology acceptance model (TAM). This study indicates that only perceptions of usability indirectly affect taxpayers' encouragement to use the application.</em></p> Adhetiya Safitra Copyright (c) 2021 Adhetiya Safitra 2021-09-17 2021-09-17 3 1 119 135 10.31092/jpkn.v3i1.1287 KESEHATAN KEUANGAN DAN VALUASI BJBR MENGGUNAKAN RISK BASED BANK RATING METHOD https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1327 <p><em>The COVID-19 pandemic has given an impact on the health of banks in Indonesia, one of which is the West Java and Banten Bank (BJBR). This study aims to assess the health of BJBR before and during the covid-19 pandemic and to find the intrinsic value of BJBR shares that can be used as an evaluation of the company's performance. This research is a descriptive quantitative research. BJBR health analysis was carried out using the Risk Based Rating or RGEC and the intrinsic value analysis was carried out using the Dividend Discount Model (DDM). The authors used data from the 2018-2020 of BJBR financial statements. The results showed that in general, the soundness of BJBR was very healthy and the intrinsic value of BJBR's shares was Rp. 1,659.33 or BJBR's share price is currently sold below its intrinsic value. This research is expected to provide information on the impact of the pandemic on banking, especially BJBR so that the Government and the Financial Services Authority can provide support to banks. In addition, this research can be used as a reference by investors who are interested in BJBR shares.</em></p> <p><em>Pandemi covid-19 telah memberikan dampak pada kesehatan perbankan di Indonesia, salah satunya Bank Jawa Barat dan Banten (BJBR). Penelitian ini bertujuan untuk untuk menilai kesehatan BJBR sebelum dan selama pandemi covid-19 serta untuk mencari nilai intrinsik saham BJBR yang dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Analisis kesehatan BJBR dilakukan dengan menggunakan Risk Based Rating atau RGEC dan analisis nilai intrinsik dilakukan dengan Dividend Discount Model (DDM). Penulis menggunakan data laporan keuangan BJBR tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kesehatan BJBR adalah sangat sehat dan nilai intrinsik saham BJBR adalah Rp1.659,33 atau harga saham BJBR saat ini dijual di bawah nilai intrinsiknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dampak pandemic terhadap perbankan, khususnya BJBR agar Pemerintah dan Ototritas Jasa Keuangan dapat memberikan dukungan kepada bank. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh investor yang tertarik saham BJBR.</em></p> Agung Dinarjito Dinar Arisandy Copyright (c) 2021 Agung Dinarjito, Dinar Arisandy 2021-09-17 2021-09-17 3 1 197 208 10.31092/jpkn.v3i1.1327 PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DI INDONESIA DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1226 <p><em>Tax avoidance is a strategy that companies can take to reduce their tax payments. The purpose of this study is to look at the effects of family, foreign, and government ownership on tax avoidance. This study also tries to identify the effect of corporate governance on tax avoidance by companies with family, foreign, and government ownership. </em></p> <p><em>Corporate governance is seen from the existence of multiple large shareholders (MLS), independent commissioners, and audit quality by BIG 4-affiliated public accounting firms. Tax avoidance is measured using the effective tax ratio (ETR) and book tax different (BTD). The population of this study is a company listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019. The research sample was selected using purposive sampling technique which resulted in 141 companies for analysis. </em></p> <p><em>The results of this study indicate that family, foreign, and government ownership have a positive effect on tax avoidance. The existence of MLS in companies with family and foreign ownership causes a negative effect on tax avoidance. The existence of auditors from KAP Big 4 does not reduce the possibility of companies with family, foreign and government ownership involved in tax avoidance practices. Meanwhile, the existence of independent commissioners does not have a significant effect on the relationship between family, foreign, and government ownership on tax avoidance.</em></p> Andri Marfiana Toto Andriyanto Copyright (c) 2021 Andri Marfiana, Toto Andriyanto 2021-09-17 2021-09-17 3 1 178 196 10.31092/jpkn.v3i1.1226 EVALUASI PENILAIAN UNTUK PEMERIKSAAN TERHADAP NILAI WAJAR PASAR DI MASA PANDEMI COVID 19 https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1251 <p>Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu transaksi yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Transaksi tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak guna dilakukan validasi dan diteliti baik secara formil maupun material. Namun, tidak jarang Wajib Pajak mencantumkan nilai pengalihan yang tidak seharusnya. Atas dasar hal tersebut, maka perlu dilakukan penilaian atas pengalihan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan penilaian dalam rangka pemeriksaan terhadap nilai wajar pasar atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan berupa wawancara dan pengamatan secara langsung. Hasil dari peneltian ini bahwa pelaksanaan proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta saat kondisi pandemi COVID-19 tidak berbeda dengan proses penilaian saat kondisi sebelum terjadi pandemi COVID-19. Perbedaan yang terjadi terletak pada penerapan protokol kesehatan saat petugas akan melakukan kunjungan ke lapangan guna mengumpulkan data terkait dengan objek penilaian.</p> <p><br /><br /></p> Tri Hastowibowo Agus Bandiyono Copyright (c) 2021 Tri Hastowibowo, Agus Bandiyono 2021-09-17 2021-09-17 3 1 49 63 10.31092/jpkn.v3i1.1251 Apakah fenomena flypaper effect asimetris terjadi pada kebijakan belanja pemerintah daerah? https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1262 <p><em>Fluctuation in local government revenue will shift local government spending. This study aims to identify and analyze the response of local government spending policies to an increase or decrease in transfer funds from the central government (Balance Fund) and local own revenue (known as Pendapatan Asli Daerah). The study utilizes data from provincial governments throughout Indonesia for the 2010-2019 period. This study finds that local government spending policies are more responsive to increases or decreases in local government revenues in the form of DAU, meaning that there is a flypaper effect phenomenon. In addition, this study also found that the decline in DAU also caused a contraction in public spending, which means that there is no asymmetrical flypaper effect.</em></p> <p> </p> <p>Kenaikan atau penurunan pendapatan pemerintah daerah akan meningkatkan atau menurunkan belanja pemerintah daerah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis respons kebijakan belanja pemerintah daerah terhadap kenaikan atau penurunan dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan) dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian menggunakan Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan daerah berupa DAU, artinya ada fenomena <em>flypaper effect </em>pada kebijakan belanja publik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penurunan penerimaan daerah berupa DAU juga menyebabkan kontraksi pada belanja publik, yang artinya <em>flypaper effect</em> yang ada tidak bersifat asimetris.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> Adhipradana Prabu Swasito Copyright (c) 2021 Adhipradana Prabu Swasito 2021-09-17 2021-09-17 3 1 72 80 10.31092/jpkn.v3i1.1262 Efektivitas Kawasan Berikat Mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Logistik dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1281 <p><em>The purpose of this study is to analyze effectiveness of KB Mandiri (autonomous/self-served bonded zone entity) on logistic and operational performance. This study uses qualitative method by evaluating an entity operating in bonded zone as a case study. This study uses five dimensions to assess the effectiveness of KB Mandiri operation on logistic performance, namely: efficiency, logistic cost, effectiveness, responsiveness, and operational flexibility. The results showed that KB Mandiri is effective to enhance logistic performance. KB Mandiri is also effective to enhance operational performance based on its impact on cost efficiencies and quality control. However, this research cannot assess effectiveness dimension and profit indikator for logistic performance and operational performance respectively, due to pandemic COVID-19 that might biased the entity’s financial performance in year 2020. </em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas KB Mandiri dalam&nbsp;&nbsp; meningkatkan kinerja logistik dan kinerja operasional Pengusaha KB (PKB) Mandiri.&nbsp; Metode penelitian yang dilakukan adalah evaluatif melalui studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima dimensi untuk menilai efektivitas KB Mandiri dalam meningkatkan kinerja logistik, yaitu: efisiensi, biaya logistik, efektivitas, daya tanggap, dan fleksibilitas operasional. &nbsp;Hasil penelitian menunjukkan bahwa KB Mandiri efektif dalam mendukung kinerja logistik perusahaan. KB Mandiri juga efektif dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan berdasarkan indikator efisiensi biaya dan penjagaan kualitas. Penelitian ini tidak dapat menilai dimensi efektivitas dan indikator profit karena&nbsp;&nbsp; data&nbsp;&nbsp; kinerja keuangan perusahaan di tahun 2020 mungkin bias akibat dampak pandemi COVID-19.</p> Adhiana Denandra Barlianto Indri Riesfandiari Copyright (c) 2021 Adhiana Denandra Barlianto, Indri Riesfandiari 2021-09-17 2021-09-17 3 1 136 151 10.31092/jpkn.v3i1.1281 PELAKSANAAN PENILAIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1319 <p><em>This study aims to determine the process of land and/or building appraisal carried out in the context of monitoring taxpayers at Probolinggo Tax Office (KPP Pratama Probolinggo). Supervision is meant in the form of examination of proof of fulfillment of the obligation to pay income tax on income from the transfer of rights to land and/or buildings or is known as SSP validation. This research was conducted on four land and/or building appraisal reports conducted at KPP Pratama Probolinggo. In addition, this study also aims to determine the constraints faced by the appraiser when assessing land and/or buildings at KPP Pratama Probolinggo.</em></p> yakobhidayat Ferry Irawan Copyright (c) 2021 yakobhidayat, Ferry Irawan 2021-09-17 2021-09-17 3 1 10 23 10.31092/jpkn.v3i1.1319 PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PPN https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1202 <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap penerimaan PPN. Pemerintah berharap insentif pajak dapat meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat sehingga berdampak terhadap objek pengenaan PPN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-asosiatif kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN adalah PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPh final PP 23 tahun 2018. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemberian insentif pajak sehingga dapat fokus terhadap insentif yang efektif dalam meningkatkan konsumsi dan memberikan efek <em>multiplier</em> yang besar terhadap perekonomian</p> Devi Nur Indahsari Primandita Fitriandi Copyright (c) 2021 Devi Nur Indahsari, Primandita Fitriandi 2021-09-17 2021-09-17 3 1 24 36 10.31092/jpkn.v3i1.1202 Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1232 <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang sebelumnya merupakan kewenangan peradilan umum dan disidangkan di Pengadilan Negeri, menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, berupa gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penyanderaan dan sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, merupakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan peradilan umum dan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan pada asas <em>lex specialis derogat legi generalis,</em> dengan mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.</p> Yadhy Cahyady Copyright (c) 2021 Yadhy Cahyady 2021-09-17 2021-09-17 3 1 165 177 10.31092/jpkn.v3i1.1232 STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1254 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi, kendala, tolok ukur keberhasilan, dan tindak lanjut dari pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM di lingkup Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan penelitian dokumentasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada pembagian fokus antara Wajib Pajak UMKM dan Non UMKM. Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan melakukan kolaborasi bersama pihak eksternal DJP untuk melaksanakan kegiatan baik untuk UMKM maupun Wajib Pajak pada umumnya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi salah satunya ialah perbedaan pemahaman petugas pajak terhadap suatu kebijakan. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan strategi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.</p> Mutia Ulfa Irwan Aribowo Copyright (c) 2021 Mutia Ulfa, Irwan Aribowo 2021-09-17 2021-09-17 3 1 64 71 10.31092/jpkn.v3i1.1254 INSENTIF PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH SELAMA PANDEMI COVID-19 BAGI UMKM YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1273 <p><strong> ABSTRAK</strong></p> <p><strong><em>The COVID-19 pandemic has wreaked havoc on Indonesia's economy, including the MSME sector. Many MSMEs have seen a drop in revenue or have even gone out of business. The government provides fiscal cushions in the form of incentives for final PP 23 Income Tax borne by the government in order to save the sustainability of MSME actors. The use of these incentives, however, has not been optimal at the national level. This motivates the author to examine how incentive policies are implemented in DGT vertical agencies at the Small Tax Office level. This study employs a combination approach, with data collected via documentation and interviews. The findings revealed that the XYZ Small Tax Office's use of incentives is still inefficient. Several optimization efforts have been undertaken, including socialization, appeals, and AR-provided guidance. However, there are still barriers to using incentives. To make it easier for taxpayers to take advantage of this incentive, the author suggests that information about incentives be disseminated via SMS blast and that realization reporting be done directly on the web without having to upload csv files</em></strong></p> <p><strong>Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak masif bagi sektor perekonomian Indonesia, tak terkecuali sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset atau bahkan gulung tikar. Guna menyelamatkan keberlangsungan pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantalan fiskal berupa insentif Pajak Penghasilan final PP 23 ditanggung pemerintah (DTP). Namun, pemanfaatan insentif tersebut secara nasional belum optimal. Hal tersebut mendorong penulis untuk meninjau pelaksanaan beleid insentif pada instansi vertikal DJP setingkat KPP Pratama. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif di KPP Pratama XYZ masih belum optimal. Beberapa upaya optimalisasi telah dilakukan seperti sosialisasi, himbauan, serta pemberian panduan oleh AR. Namun, kendala pemanfaatan insentif masih timbul. Penulis merekomendasikan agar penyebaran informasi terkait insentif juga dilakukan melalui SMS blast serta pelaporan realisasi dapat dilakukan melalui web secara langsung tanpa mengunggah csv file sehingga lebih mempermudah Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif ini</strong></p> <p> </p> erna rahmawati Vita Apriliasari Copyright (c) 2021 erna rahmawati, Vita Apriliasari 2021-09-17 2021-09-17 3 1 81 97 10.31092/jpkn.v3i1.1273 ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1286 <p>Reformasi pajak dalam Undang-Undang Cipta Kerja memuat ketentuan baru terkait subjek pajak orang pribadi yang cukup berbeda dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti kriteria subjek pajak orang pribadi, pengecualian pajak beberapa penghasilan luar negeri, serta penerapan skema pajak khusus bagi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Ketentuan baru tersebut dapat berdampak pada basis pajak penghasilan, pergeseran sistem pajak menuju sistem teritorial, penyimpangan prinsip keadilan akibat perbedaan perlakuan pajak, serta mobilitas sumber daya manusia akibat keringanan pajak yang ditawarkan dalam skema pajak khusus. Penelitian ini menganalisis potensi dampak tersebut menggunakan metode kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Faktanya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah narasi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga sistem pajak Indonesia masih memiliki kecenderungan terhadap sistem <em>worldwide</em>. Keringanan pajak dalam skema pajak khusus juga tidak berpengaruh signifikan terhadap mobilitas sumber daya manusia, terutama tenaga kerja asing, karena respon mobilitas tidak hanya bergantung pada kebijakan pajak. Kemudian, pengecualian pajak beberapa penghasilan luar negeri dan penerapan skema pajak khusus juga tidak dilakukan secara cuma-cuma, melainkan diiringi syarat untuk menempatkan investasi di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan. Dengan demikian, potensi penurunan basis pajak dan penyimpangan prinsip keadilan harus disikapi dengan bijaksana dan berorientasi pada prospek manfaat di masa mendatang.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Job Creation Act contains new provisions related to individual tax subjects that are quite different from the Income Tax Law. Those provisions include criteria for individual tax subjects, tax exemptions for some foreign incomes, and the application of special tax schemes. Those provisions can affect the income tax base, shifting the tax system into a territorial system, create injustice issues from different tax treatments, and transform the mobility of human resources due to tax facilities in special tax schemes. This study analyzes those potential impacts using the library method. Stated that the Job Creation Law does not change the sentence of Article 4 Paragraph (1) of the Income Tax Law so that Indonesia still tends a worldwide system. The special tax schemes do not have a significant effect on the mobility of human resources because the mobility response not only depends on tax policies but also on other factors. Then, the new tax exemptions and the special tax schemes are not applied for free but accompanied by conditions to invest in Indonesia and transfer knowledge. Thus, the potential reduction in the tax base and tax injustice issues must be addressed wisely and oriented to the prospect of future benefits.</em></p> yustikadewi prastiwi Rd. Tatan Jaka Tresnajaya Copyright (c) 2021 yustikadewi prastiwi, Rd. Tatan Jaka Tresnajaya 2021-09-17 2021-09-17 3 1 98 111 10.31092/jpkn.v3i1.1286 DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1323 <p>Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban dan hak pajak sesuai dengan undang-undang pajak. Hasil audit baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat Jenderal menunjukkan adanya potensi kerugian negara dalam pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) termasuk dalam perpajakannya. Ketidakpatuhan ini akan menyebabkan pengurangan pendapatan pajak dan meningkatkan potensi sanksi administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor berdampak signifikan terhadap kepatuhan bendahara BOS dalam perpajakan di kota Tangerang Selatan. Data berasal dari survei yang diperoleh dari 87 responden yaitu bendahara Dana Operasional Sekolah (BOS). Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert kemudian dianalisis dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemeriksa pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan bendahara Dana Operasional Sekolah (BOS).</p> asqolani Sopian Copyright (c) 2021 asqolani asqolani, Sopian 2021-09-17 2021-09-17 3 1 209 219 10.31092/jpkn.v3i1.1323 ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 TERHADAP KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1215 <p>Terdapat perbedaan intepretasi penerapan PPh Pasal 15 terkait Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA). Hal ini karena belum adanya ketentuan yang jelas terkait definisi dan karakteristik KPPA tersebut. Penelitian ini akan melakukan elaborasi bagaimana seharusnya karakteristik kantor perwakilan perusahaan asing dilihat dari sisi perpajakan serta bagaimana menentukan pengenaan PPh Pasal 15 terhadap keberadaan KTTA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan identifikasi permasalahan melalui studi pendahuluan dan elaborasi dijelaskan dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kantor perwakilan perusahaan asing seharusnya tidak memenuhi kriteria BUT. Akan tetapi, KPPA yang beroperasi di Indonesia banyak yang melewati batas waktu yang ditentukan dan mendapatkan aliran ekonomi, berupa penghasilan dari penjualan barang oleh kantor pusat kantor perwakilan ke Indonesia. Dengan demikian, pembentukan suatu kantor perwakilan dapat dijadikan sebagai modus dalam melakukan praktik penghindaran pajak.</p> Nurkholis Rafsanjani Benny Gunawan Ardiansyah Copyright (c) 2021 Benny Gunawan Ardiansyah, Nurkholis Rafsanjani 2021-09-17 2021-09-17 3 1 37 48 10.31092/jpkn.v3i1.1215