Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga

Authors

  • irwan suliantoro Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1025

Keywords:

Monitoring, Evaluation, Line Ministries Spending

Abstract

There are several monitoring and evaluation systems (applications) of line ministries expenditures that are similar in function, namely: Budget Implementation Review (by DG Treasury), Spending Review (by DG Treasury), Budget Performance Evaluation (by DG Budget), and eMonev (by Bappenas). The implementation of these various systems caused several problems, including 1) the Satker experienced difficulties in filling in data on performance and budget realization at the component level; 2) the Satker fills data with a relatively large number of data variations; 3) There is duplication of work that causes bureaucratic inefficiency. The main solution to this problem is system integration. However, this is very difficult to do because it involves the Duties and Functions of different units. One solution that can be considered is system integration, but in a limited scope.

 

Terdapat beberapa sistem (aplikasi) monitoring dan evaluasi belanja Kementerian/Lembaga yang secara fungsi mempunyai kemiripan, yaitu: Reviu Pelaksanaan Anggaran (oleh Ditjen Perbendaharaan), Spending Review (oleh Ditjen Perbendaharaan), Evaluasi Kinerja Anggaran (oleh Ditjen Anggaran), dan eMonev (oleh Bappenas).  Implementasi berbagai sistem tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain 1) Satker mengalami kesulitan dalam mengisi data capaian kinerja dan realisasi anggaran pada level komponen; 2) Satker mengisi/menginput data dengan variasi data yang relatif cukup banyak; 3) Terdapat duplikasi pekerjaan yang menimbulkan inefisiensi birokrasi. Solusi utama terhadap permasalahan tersebut adalah integrasi sistem. Namun hal ini sangat sulit dilakukan karena menyangkut Tugas dan Fungsi dari unit yang berbeda. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu integrasi sistem namun dalam lingkup yang terbatas.

Kata Kunci: Monitoring, Evaluasi, Belanja Kementerian/Lembaga

Author Biography

irwan suliantoro, Politeknik Keuangan Negara STAN

Unit Sistem Informasi

References

Ahern, M., Beard, V.A., Gueorguieva, A.I., Handini, R.S. (2012). Using M&E to Support Performance Based Planning and Budgeting in Indonesia. The World Bank PREM Notes.

Bappenas. (2018). Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

Bappenas. (2018). Pedoman Umum Aplikasi eMonev 2018.

Bappenas. (2019). Pedoman Umum Aplikasi eMonev 2019.

Bappenas. (2020). Pedoman Umum Aplikasi eMonev 2020.

Casley, D.J., Kumar, K. (1987). Project Monitoring and Evaluation in Agriculture. The International Bank for Reconstruction and Development. Washington, D.C.

Ditjen Perbendaharaan. (2020). Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Ditjen Perbendaharaan. (2018). Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-107/PB/2018 tentang Pelaksanaan Spending Review.

Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2017). Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 /PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

OECD. (2010). Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management.

Rubio, G. M. (2011). The Design and Implementation of a Menu of Evaluations. World Bank.

Published

2020-12-22

How to Cite

suliantoro, irwan. (2020). Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga. JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 4(2), 16–30. https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1025