OPTIMALISASI PENERIMAAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARA

Abstract

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN meski dalam beberapa tahun terakhir dapat tercapai, namun pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir hanya mencapai 5,5% year on year. Jumlah Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN juga hanya didominasi oleh 8 s.d. 12 BUMN dari 70 BUMN yang menyetorkan dividen kepada Pemerintah. Saat ini terdapat 121 BUMN, dengan 70 BUMN yang tercatat aktif membayar dividen. Dalam pembagian dividen, BUMN seringkali terikat oleh jumlah dividen yang ditetapkan Pemerintah, baik dalam jumlah maupun dalam dividend payout ratio. Dominasi kepentingan Pemerintah dalam BUMN juga tercermin pada peran BUMN dengan fungsi komersil namun diberikan penugasan Public Service Obligation. BUMN yang berperan sebagai fungsi komersil namun harus menjalankan layanan umum kepada masyarakat (Public Service Obligation-PSO) dapat menghasilkan laba yang tidak optimal. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BUMN dan melakukan penyehatan dan penguatan kelembagaan BUMN, Pemerintah melakukan penambahan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan strukturisasi melalui privatisasi BUMN. PMN dan privatisasi BUMN yang dilakukan Pemerintah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja BUMN dalam menghasilkan laba. PMN yang dilakukan Pemerintah tidak semata dilakukan dalam rangka penguatan permodalan, namun dapat juga sebagai pendukung penugasan Pemerintah. PMN akan lebih dapat meningkatkan nilai perusahaan jika dalam melaksanakan PMN, Pemerintah melakukan seleksi dan sinergi yang tepat antar BUMN.