Tinjauan Putusan Sengketa Pajak Berdasarkan Penilaian/Analisis Kewajaran Usaha Sawit Sesuai SE-27/PJ/2017

Authors

  • Hendri Sopian DJP

DOI:

https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.1880

Keywords:

pemeriksaan, penilaian, sawit, sengketa, penerimaan pajak

Abstract

Tax disputes as a result of tax assessments issued by the Directorate General of Taxes (DGT) are currently relatively increasing, especially in the palm oil business sector. In several cases of tax disputes over tax assessments issued based on an Appraisal Report made by the DGT Appraisal Team according to the technical guidelines in the Director General of Taxes Circular Letter Number SE-27/PJ/2017, there have been variations in appeal decisions. This research uses a normative-empirical analysis approach. The results of the study show that tax assessments issued immediately are only based on the results of the DGT Appraisal Team according to SE-27/PJ/2017 in tax audit activities, namely the Panel of Judges wins the DGT in the event that the Taxpayer is uncooperative in lending documents/if the bookkeeping is declared invalid by The DGT Audit Team cannot be used to calculate the tax payable. While the decision in favor of the taxpayer is if the taxpayer has been cooperative and provided all the data requested by the DGT during the audit, but the DGT cannot prove the link between the results of the Assessment by the DGT Appraisal Team and the books/data provided by the taxpayer. Therefore, the need for proper application by DGT's internal ranks of the guidelines in SE-27/PJ/2017 in order to optimize state revenue.

References

Agusti, A.F dan Herawaty, V. (2009). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.

Amarudin dan Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Cahyonowati, Nur, Dwi Ratmono dan Faisal. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9, No. 2, hlm. 136-153. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Penilaian terkait Bisnis Usaha Kelapa Sawit, slide bahan ajar.

Hutagaol, John. (2007). Perpajakan isu-isu kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irawan, Bambang dan Budiono, Teguh. (2015). Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume VII, Nomor 02, hlm. 142-155. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nurhayati, Fitria. (2021). Pajak Sawit Belum Optimal. https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/16/pajak-sawit-belum-optimal, diakses pada 12 Mei 2023.

Palm Oil Production by Country in 1000 MT, https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil, diakses pada 12 Mei 2023.

Prihastanti, R., & Kiswanto, K. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. Accounting Analysis Journal, 4(1).

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan RI, https://setpp.kemenkeu.go.id/risalah/IndexPutusan, diakses pada 12 Mei 2023.

Teja, Eric Arissaputra. (2016). SPV dan Pajak Kelapa Sawit. https://pemeriksaanpajak.com/2016/10/31/spv-dan-pajak-kelapa-sawit/, diakses pada 12 Mei 2023.

Tim Kolaborasi. (2021). Gelap Pajak di Kebun Sawit. https://betahita.id/news/detail/6672/gelap-pajak-di-kebun-sawit.html.html, diakses pada 12 Mei 2023.

Waluyo, Trihadi. (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, hlm. 677-698.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2009 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-110737.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2018.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002994.15/2020/PP/M.XA Tahun 2021.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006494.15/2018/PP/M.XIA Tahun 2021.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000479.15/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006064.16/2019/PP/M.IIA Tahun 2021.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002995.15/2020/PP/M.XA Tahun 2021.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005844.15/2019/PP/M.XA Tahun 2021.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005845.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.t.d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2017 tentang Prosedur Penilaian Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Menganalisis Kewajaran Peredaran Usaha dan/atau Biaya Melalui Kegiatan Pengenaan PBB atau Pemeriksaan.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

Published

2023-07-04

How to Cite

Sopian, H. (2023). Tinjauan Putusan Sengketa Pajak Berdasarkan Penilaian/Analisis Kewajaran Usaha Sawit Sesuai SE-27/PJ/2017. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 7(1), 8–15. https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.1880