PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.35837/subs.v5i1.1382Kata Kunci:
desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan, Dana Keistimewaan, dana perimbanganAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh realisasi Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana Keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, khususnya di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect metode Generalized Least Square. Sampel penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY (total sampling) yang memiliki realisasi DAU, DAK, DBH, Dana Keistimewaan, serta komponen pembentuk rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2013 s.d. 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK dan Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.Â
Referensi
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. Law Reform, 15(1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Dick-Sagoe, C. (2020). Decentralization for improving the provision of public services in developing countries: A critical review. Cogent Economics and Finance, 8(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1804036
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Fadli, F. (2016). Analysis of Direct and Indirect Effects of Fiscal Decentralization on Regional Disparity (Case Study of Provinces in Eastern and Western of Indonesia, 2006-2015). Journal of Indonesian Applied Economics, 6(2), 208–228. https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2016.006.02.5
Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi), 1(4), 38–51. https://doi.org/10.32493/skt.v1i4.1378
Lazim, O. K. dan. (2013). No 主観的å¥åº·æ„Ÿã‚’ä¸å¿ƒã¨ã—ãŸåœ¨å®…高齢者ã«ãŠã‘ã‚‹ å¥åº·é–¢é€£æŒ‡æ¨™ã«é–¢ã™ã‚‹å…±åˆ†æ•£æ§‹é€ 分æžTitle. Journal Tunas Bangsa, 185–197.
Machfud, M., Asnawi, A., & Naz’aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia), 5(1), 14. https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423
Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Journal Akuntansi & Auditing Indonesia, 6(1), 63–82.
Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. AFRE (Accounting and Financial Review), 3(2), 152–158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503
Nikijuluw, R. (2012). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten / Kota di Indonesia Impact of Intergovernmental Transfer on Local Tax Effort in Indonesia Pendahuluan. Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 12(2), 168–191.
Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 28(1), 89–105. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45
Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(4), 243–256.
Sari, P., & Ningsih, N. H. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal melalui PAD, DAU, dan DAK sebagai Variabel Intervening. Akuntabilitas, 12(2), 99–112.
Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 10(2), 342–362. https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953
Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,†33, 1–24.
Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akutansi Dan Investasi, 12(1), 88–99.
Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2017). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha, 24(1), 25–34. https://doi.org/10.32477/jkb.v24i1.215
Ufaira, N. A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Keistimewaan (DANAIS) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi …. September. http://repository.stieykpn.ac.id/990/
Utari Handayani, T., & NR, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2348–2361. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Republik Indonesia (2012). Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2021 SUBSTANSI

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Kebijakan mengenai Hak Cipta ............................


