AKUNTANSI BARANG TEGAHAN: PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PELAPORANNYA
DOI:
https://doi.org/10.35837/subs.v5i1.983Kata Kunci:
Barang Tegahan, standar akuntansi pemerintahan, Barang Milik NegaraAbstrak
Barang tegahan bea dan cukai merupakan barang unik dalam pengelolaan BMN karena harus ditentukan peruntukan dan penilaiannya sehingga proses akuntansi BMN ini dapat dijalankan. Studi ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik akuntansi Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari tegahan bea dan cukai berdasarkan standar akuntansi pemerintahan terkait persediaan (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5). PSAP tidak mengatur spesifik terkait barang tegahan. Studi kualitatif ini menggunakan model studi kasus lapangan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hasil studi menunjukkan secara umum praktik akuntansi barang tegahan memenuhi standar akuntansi pemerintahan, namun perlu pengklasifikasian lebih dini terhadap status semua BMN hasil tegahan agar dapat dimasukkan ke aplikasi SIMAK BMN, penegasan peruntukan BMN tersebut oleh seluruh satuan kerja DJBC, dan pengukuran dan penyajian keseluruhan BMN tersebut. Diperlukan kebijakan mengenai keseragaman peruntukan BMN barang tegahan pada tiap satuan kerja dan sinergi dengan unit lain dalam hal penilaian aset tersebut
Referensi
Alayemi. Sunday Adebayo. 2015. “Choice of Accounting Policy: Effects on Analysis and Interpretation of Financial Statementsâ€. American Journal of Economics, Finance and Management. Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 190-194.
Albar, Muamar, Jenny Morasa, Stanly Kho Walandouw. 2012. “Analisis Perlakuan dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Willayah Kementerian Agama Provinsi. Sulawesi Utaraâ€. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 120-132.
Christiaens, Johan et al. 2012. “Should All Capital Goods of Governments be Recognised as Assets in Financial Accounting?â€. Baltic Journal of Management 7(4):429-443.
Garg, Mahesh Chand. 2012. Financial Accounting: Meaning, Nature and Role of Accounting. https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-23481.pdf.
Hamzah, Andy P dan Nur Aisyah Kustiani. 2014. Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah. Tangerang Selatan: STAN Press.
Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan.
Kustono, Alwan Sri. 2015. “Tinjauan Historis Penyusunan Rerangka Konseptualâ€. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. 2015-03-31.
Lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
Mugiarty, Legi, Hamzah Ritchi, dan Arie Pratama. 2018. “Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara (Survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)â€. Jurnal Akuntansi Maranatha.Volume 10, No. 2, November 2018, pp 261-274.
Muhtaromin. 2015. Mengenal Akuntansi Kerugian Negara oleh Bendahara. https://bppk.kemenkeu.go.id.
Nasrudin, Edy. 2015. “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Pengelolaan Aset Negaraâ€. Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 13 No. 2 Desember 2015.
Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.01/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 5 tentang Persediaan.
Riadian, Fitra dkk. 2017. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
Strouhal, Jiri. 2015. Journal of Economics, Business and Management. “Historical Costs or Fair Value in Accounting: Impact on Selected Financial Ratiosâ€. Vol. 3, No. 5, May 2015.
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2013, tentang Petunjuk Pengelolaan Barang yang Menjadi Milik Negara Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyataan Dikuasai, Barang yang Diakui Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
Suryanovi, Sri. 2014. Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat. Tangerang Selatan: STAN Press.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Wibowo, Sujatmiko. 2018. “Evaluasi Atas Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Jenderal Depdiknas)â€. JIAFE Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi. Vol 4, No 2 (2018).
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2021 SUBSTANSI
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Kebijakan mengenai Hak Cipta ............................
