KAJIAN IMPLEMENTASI CARBON TAX SEBAGAI EKSTENSIFIKASI DI BIDANG CUKAI

Authors

  • Budhi Setyawan PKN STAN
  • Yosia Kristiawan Rahadi

DOI:

https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1780

Abstract

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 berada pada angka yang cukup memprihatinkan, dimana rata-rata nilai IKLH nasional berada pada nilai 66,55, dengan rentang nilai tertinggi berada pada Provinsi Papua Barat dengan nilai 83,96 dan nilai terendah pada Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 42,84. Salah satu penyebab rendahnya tingkat IKLH yaitu tingginya emisi karbon, mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan pada masyarakat, memicu terjadinya perubahan iklim dan bencana alam, dan pada tahun 2020 berdasarkan data Global Carbon Project Indonesia menempati peringkat ke-10 negara dengan penghasil emisi karbon terbesar di dunia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Barang Kena Cukai sifat dan karateristiknya diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sedangkan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Emisi karbon memenuhi kedua kriteria tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai potensi kelayakan implementasi Carbon Tax sebagai ekstensifikasi cukai. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis data terkait emisi karbon dan dampaknya di Indonesia. Hasil penelitian ini merekomendasikan implementasi Carbon Tax sebagai ekstensifikasi di bidang cukai. Tarif cukai dapat menggunakan tarif spesifik sebagai bentuk pengendalian oleh pemerintah.

 

 

 

References

Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

World Bank. 2019. State and Trends of Carbon Pricing 2019. Washington: World Bank Group.

World Bank. 2019. Using Carbon Revenues. Washington: World Bank Group.

Metcalf, Gilbert E. 2019. On the Economics of Carbon Tax for the United States. Washington: Brookings Institution.

Young, Ernest LLP. 2018. Discussion Paper on Carbon Tax Structure for India. New Delhi: Shakti Sustainable Energy Foundation Address.

Diamond, John W. dan George R. Zodrow. 2018. The Effects Of Carbon Tax Policies On The US Economy and The Welfare Of Households . New York: Baker Institute.

Bernard, Jean-Thomas.dkk. 2018. The Effects Of B.C.’s Carbon Tax on GDP. Ottawa: University of Ottawa.

Surono, Purwanto Edy. 2018. Bahan Ajar Teknis dan Fasilitas Cukai. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.

World Bank. 2017. Carbon Tax Guide A Handbook for Policy Makers. Washington: World Bank Group.

Zhixin, Zhang. dan Li Ya. 2011. The Impact Of Carbon Tax On Economic Growth In China . Zibo: Elsevier Ltd.

Agung, R.B. Permana. 1998. Laporan Utama: Mobilisasi Potensi Cukai: 12 Objek Baru Menunggu “Lampu Hijauâ€. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Daisy Dunne.2019. The Carbon Brief Profile: Indonesia. (Online). (https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-indonesia/.Diakses tanggal 18 April 2020).

Hannah Ritchie and Max Roser. 2019. CO2 and Greenhouse Gas Emissions. (Online). (https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/. Diakses tangal 18 April 2020).

Hannah Ritchie and Max Roser. 2019. Average temperature anomaly, Global, 1850 to 2019. (Online). (https://ourworldindata.org/grapher/temperature-anomaly/. Diakses tanggal 1 Februari 2020).

Global Carbon Atlas. 2020. CO2 Territorial emissions in 2020 (MtCO2). (Online). (http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions/. Diakses tanggal 1 Oktober 2022).

Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557). Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4). Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan (PPLH). Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2016. First Nationally Determined Contribution Republic Of Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019. Jakarta: Sekretariat Negara.Republik Indonesia. 2019. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2019. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Badan Pusat Statistik. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019 Hutan dan Perubahan Iklim. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Setyawan, B., & Rahadi, Y. K. . (2022). KAJIAN IMPLEMENTASI CARBON TAX SEBAGAI EKSTENSIFIKASI DI BIDANG CUKAI. JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 6(2), 386–408. https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1780

Issue

Section

Articles