STUDI KASUS PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPKTNP) OLEH DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI: TINJAUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI
DOI:
https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i2.290Abstract
ABSTRACT
Â
In accordance with the mandate of Article 23A of the 1945 Constitution, all tax stipulations must be based on the law. To carry out the mandate in accordance with Article 17 of the Customs Law Number 17 of 2006, the Director General of Customs and Excise is given the attributive authority to issue reassignment letter on Customs Tariff and / or Value for the calculation of import duty within two years starting from the date of customs notification carried out through a mechanism of audit or re-research. To examine the application of these legal norms, there are currently Supreme Court (MA) Judgment (PK) decisions that accept PK applications from PK applicants and question the legality of issuing SPKTNP by the Director General of BC. This study uses explosive qualitative analysis to analyze the issuance of SPKTNP by the Director General of BC. The results of this study indicate that the Supreme Court is of the view that the issuance of SPKTNP by the Director General of BC is a legal defect, while DGCE considers the issuance of SPKTNP by the Director General of BC according to the provisions.
Key words: official decision, reassignment letter, DCGE
ÂÂ
ABSTRAK
Sesuai amanah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Segala penetapan pajak harus berdasar undang-undang. Untuk menjalankan amanah tersebut sesuai Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) diberikan kewenangan atributif untuk menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) guna penghitungan bea masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean yang dilakukan melalui mekanisme audit atau penelitian ulang. Untuk meneliti penerapan norma hukum tersebut dewasa ini terdapat putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menerima permohonan PK dari pemohon PK dan mempermasalahkan legalitas penerbitan SPKTNP oleh Dirjen BC. Penelitian ini mengunakan analisis kualitatif eksplotarif untuk menganalisis penerbitan SPKTNP oleh Dirjen BC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MA berpandangan penerbitan SPKTNP oleh Dirjen BC adalah cacat hukum, sedangkan DJBC beranggapan penerbitan SPKTNP oleh Dirjen BC telah sesuai ketentuan.
Kata Kunci: penetapan pejabat, SPKTNP, Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
References
Atmosudirdjo, S Prajudi,1994 Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi Seri Pustaka Ilmu Administrasi Negara VII, Bandung: Ghalia Indonesia
Hadjon M, Philippus, 2008 Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Prins, Wolter F, 1983 Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Bandung
Azhar, Muhamad, 2015 Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Notarius edisi 08 Nomor 2 September 2015.
Repi, Samgeri Ezra, 2016 Tinjauan Yuridis tentang Sah atau Tidaknya Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (Beschikking), kumpulan jurnal Lex Crimen vol.V/No.4/Apr-Jun/2016.
Triwulan, Tutik, 2010 Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, Prestasi Pustaka Publisher.
Utrecht, E & Saleh Djinjang, 1982 Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya, Pusataka Tinta Mas.
Purnomo, Rahardian 2012 Makalah Penelitian Kausal Komparatif (Causal Comparative Research).
Creswell, John W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
