Analisis Perlakuan Perpajakan Atas Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Abstract

The airport construction project creates legal actions between PT Angkasa Pura and the land owner, particularly the transfer of land rights. From this transaction, there are two types of tax levied: first, the income tax which are the central government’s authority and secondly, the transfer tax of land and/or building rights (or Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) which are the local government’s authority. This research tried to elaborate the problems of taxing the construction of public goods. The scope of this research is limited to the provisions and collection of taxes on land acquisition for NYIA airport. This research utilizes qualitative methodology, both empirical normative approach and in-depth interviews with representatives of taxpayer, the government and academics. The results of the study prove that granting the transfer tax exemption, in order to conduct the construction of the NYIA Airport, conflicted with the PDRD Law’s provision. The provision of fiscal incentives is not recognized in the PDRD Law. The local tax incentives regimes are regulated in Law No. 11/2020 concerning Job Creation. Although tax collection is regent head of Kulonprogo’s authority, but still had to refer to the hierarchy of laws in Indonesia. Granting this local tax exemptions could be harmful to the local financial losses.

Proyek pembangunan bandara membuat timbulnya perbuatan hukum antara PT Angkasa Pura dengan pemilik lahan, berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, beserta bangunan di atasnya. Dalam transaksi tersebut, terdapat dua jenis kewajiban pajak yang timbul, pertama, kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kedua, kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini akan mengelaborasi pengenaan pajak atas pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian dibatasi atas ketentuan dan pemungutan pajak atas pembebasan lahan untuk bandara NYIA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris yang diperkuat dengan wawancara secara mendalam dengan perwakilan Wajib Pajak, pihak pemerintah (fiskus) dan akademisi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembebasan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara NYIA oleh PT Angkasa Pura I, tidak memenuhi  ketentuan sebagaimana terdapat pada UU PDRD. Pemberian insentif fiskal tidak dikenal dalam UU PDRD. Diskresi pemberian pemberian pajak oleh Kepala Daerah baru secara jelas dinyatakan dalam UU Cipta Kerja. Meskipun pemungutan pajak merupakan kewenangan Kepala Daerah tetaplah harus merujuk kepada hirarki perundang-undangan yang berlaku saat itu. Pembebasan Pajak Daerah tersebut bisa saja mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah.