Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia ?

Nurfaidah Nurfaidah; Novita Novita

doi:10.31092/jpkn.v3i2.1529

Authors

Nurfaidah Nurfaidah Universitas Trilogi
Novita Novita Universitas Trilogi Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1529

Keywords:

Opini audit, Pemerintah daerah, Temuan audit, Tingkat korupsi

Abstract

This study aims to determine the effect of audit opinion, findings of weaknesses in the internal control system and findings of non-compliance with laws and regulations on the level of corruption in the provincial government. The type of research used in this study is a quantitative research type with secondary data. This research was conducted in 34 provinces throughout Indonesia in 2014-2019, with a total sample of 204 samples.Â The data sources IHPS and the KPK annual report. The data analysis used in multiple linear regression method. Based on the test results of this research indicate that non-compliance with laws and regulations has a positive effect on the level of corruption, meaning that if the local government does not comply with laws and regulations, it will have an impact on increasing the level of corruption that occurs. The significant limitation of this research is that it has not looked at other variables that can detect the level of corruption that occurs in local governments such as the implementation of governance.Â

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh antara opini audit, temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundang-undangan terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah provinsi. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian yakni pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang jumlahnya tiga puluh empat provinsi tahun 2014-2019, dengan total sampel sebanyak 204 sampel. Sumber data yang digunakan termuat dalam IHPS BPK RI 2014-2019 dan laporan tahunan KPK. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda dengan STATA 16. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, artinya jika pemerintah daerah tidak patuh terhadap undang-undangan akan berdampak pada meningkatnya tingkat korupsi. Sedangkan opini audit dan temuan kelemahan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Keterbatasan penelitian ini adalah belum melihat variabel lain yang dapat mendeteksi tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah seperti implementasi tata kelola pemerintahan.

References

Amyulianthy, R., & Astuti, S. B. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). Jurnal Penelitian Akuntansi, 1(1), 14â€“27.

Anjani, I. A. P., Suriani, K., Widyasih, S., Mahayoni, K., Utama, G. B., & Putra, I. G. A. Y. D. (2019). Pengaruh Pengawasan Keuangan Pada Daerah-daerah Di Indonesia Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8(1).

Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I.

Bastian, I. (2018). Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan (3rd ed.). Salemba Empat.

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Laporan Tahunan KPK.

Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from Chinaâ€™s provincial panel data. China Journal of Accounting Research, 5(2).

Masyitoh, R. D., Wardhani, R., Setyaningrum, D., Pascasarjana, P., & Akuntansi, I. (2015). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun. Simposium Nasional Akuntansi, XVII(100), 1â€“26.

Purnamasari, H., & Harnovinsah, H. (2019). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Daerah TA 2015-2017. Jurnal Akuntansi Publik, 2(1).

R.A supriyono. (2018). Pengertian Teori Agensi. Journal of Chemical Information and Modeling, 110(9).

Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2), 267â€“279.

Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 4(1), 73â€“90.

Satyawan, M. D., & Khusna, K. (2017). Mengungkap Korupsi Melalui Bukti Audit Menjadi Bukti Menurut Hukum. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 183â€“199.

Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.

Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). JAF- Journal of Accounting and Finance, 4(1).

Tribunnews. (2021). 7 Gubernur yang Terjerat Kasus Korupsi : Ratu atut chosiyah, Zumi zola, hingga Nurdin Abdullah. https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/01/7-gubernur-yang-terjerat-kasus-korupsi-ratu-atut-chosiyah-zumi-zola-hingga-nurdin-abdullah

Utary, A. R. (2014). Audit Sektor Publik (1st ed.). Yogyakarta: Interpena.

Wardahayati, Sarwani, A. (2018). Pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi (studi pada pemerintah provinsi di indonesia). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 6014, 314â€“335.