Pengaruh Tingkat Eselonisasi dan Besaran Anggaran yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Authors

  • Renny Sukmono Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1724

Keywords:

IKPA, Kinerja penganggaran, Penumpukan belanja, Penyerapan anggaran, Tingkat eselonisasi, Uang persediaan

Abstract

Belanja yang dilakukan pemerintah seyogyanya diiringi dengan pola penyerapan anggaran yang ideal yang mampu memberikan stimulus bagi perekonomian. Penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun tidak diharapkan karena berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kualitas pelaksanaan anggaran tercermin dari pola penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja. Dengan menggunakan sampel satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta diketahui bahwa satuan kerja tidak melakukan penumpukan perncairan anggaran pada akhir tahun. Faktor tingkat eselonisasi dan besaran anggaran mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran. Semakin tinggi tingkat eselonisasi, maka persentase penyerapan anggaran semakin rendah. Kinerja penganggaran merupakan salah satu komponen yang sangat membutuhkan komitmen, perhatian dan pengawasan atasan. Semakin jauh rentang kendali ini maka pengawasan akan semakin lemah. Satuan kerja dengan besaran anggaran kategori besar memiliki tingkat penyerapan paling tinggi. Kewaspadaan terhadap potensi dana yang tidak terealisasi mendorong satuan kerja dengan anggaran besar sebisa mungkin merealisasikan anggaran sesegera mungkin.

Expenditures made by the government should be accompanied by an ideal budget absorption pattern that is able to provide a stimulus to the economy. Absorption of the accumulated budget at the end of the year is not expected because it has the potential to cause state losses. The quality of budget execution is reflected in the pattern of budget absorption carried out by work units. By using a sample of work units within the Ministry of Finance within the scope of the KPPN ABC payment area in Jakarta, it is known that the work units do not accumulate budget disbursements at the end of the year. The echelonization level factor and the budget amount affect the quality of budget execution. The higher the echelonization level, the lower the percentage of budget absorption. Budgeting performance is one component that really needs commitment, attention and supervision from superiors. The farther this span of control is, the weaker the supervision will be. Work units with large categories of budget have the highest absorption rates. Awareness of potential unrealized funds encourages work units with large budgets to realize their budgets as soon as possible.

 

References

Alfayuni, F and Dahtiah, N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran dan belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cirebon). Prosiding The 12thIndustrial Research Workshop Dan National Seminar.

Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 1(4), 202–212.

Darma, R. (2017). Pengaruh Faktor Demografi Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Komitmen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Herriyanto, H. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Universitas Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2017a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2017 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2017b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2017 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana dan perencanaan kas. Kementerian Keuangan.

Kementerian Perdagangan. (2021). Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Sebagai Alat Kontrol Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja. https://ditjenpktn.kemendag.go.id/pojok-media/indikator-kinerja-pelaksana-anggaran-ikpa-sebagai-alat-kontrol-dalam-melakukan-pengawasan-pengelolaan-kinerja-keuangan-satuan-kerja.

Kementerian Keuangan. (2013). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013-Audited. Kementerian Keuangan.

Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Universitas Indonesia.

Mulyadi. (2001). Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Salemba Empat.

Nugroho, M. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang). Universitas Brawijaya.

Prabowo, C. E. (2018). SPENDING REVIEW 2018: MENINGKATKAN VALUE FOR MONEY BELANJA PEMERINTAH. In Indonesian Treasury Update Volume 3 Nomor 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Robert, A. (2009). Sistem Pengendalian Manajemen. Salemba Empat.

Rusqiyati. (2014). Realisasi Penyerapan Anggaran Pemprov 2013 di Bawah Target. Metrotvnews.

Simorangkir, I. (2020). Tinjauan Efektifitas Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Pusat Di Wilayah Pembayaran KPPN ABC. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,†8(1), 129–138. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332

Syukriy, A. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Gajah Mada.

Ulfa, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran di SKPD Pemerintah Kota Binjai dengan Pengendalian Internal sebagai Moderasi. Universitas Sumatera Utara.

Walpole, R. (1995). Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan (4 (ed.)). Institut Teknologi Bandung.

Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 1(1), 67–83. https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56

Downloads

Published

2022-09-11

How to Cite

Sukmono, R. (2022). Pengaruh Tingkat Eselonisasi dan Besaran Anggaran yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 122–131. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1724