REFORMULASI PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PASCA OMNIBUS LAW

Abstract

Input tax crediting is one of the obligations that must be carried out by
taxable person. In order to provide convenience and relief for taxable
person as taxpayers, the tax authority regulates the provision through
relaxation of input tax crediting in the Job Creation Law. But in the
implementation of relaxation of input tax crediting still causes conflicts
between taxable persons, one of which is related to input tax crediting
before the business is confirmed as a taxable person. Other derivative
regulations related to input tax crediting are also considered to have
not reflected fairness and are considered irrelevant. The purpose of this
research is to further review how the implementation of the guidelines
for calculating input tax crediting before the business is confirmed as
a taxable person and provide advices and ideas for the tax authority
on how the regulation on input tax crediting should be in accordance
with the principles and characteristics of Value Added Tax. Thus, this r
esearch needs to be done so that the input tax crediting regulations
can be reformulated, considering the enactment of the Omnibus Law
is a very appropriate momentum for the Directorate General of Taxes
to improve regulations in the taxation sector.

 

Pengkreditan pajak masukan merupakan salah satu kewajiban yang
harus dilaksanakan pengusaha kena pajak. Dalam rangka memberikan
kemudahan dan keringanan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) selaku
wajib pajak, otoritas pajak mengatur ketentuan tersebut melalui
Relaksasi Pengkreditan Pajak Masukan di dalam Undang-Undang Cipta
Kerja. Namun di dalam pengimplementasiannya relaksasi pengkreditan
pajak masukan masih menimbulkan konflik antar pengusaha kena
pajak, salah satunya terkait pengkreditan pajak masukan sebelum
pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Peraturan
turunan lain terkait pengkreditan pajak masukan juga dirasa belum
mencerminkan keadilan dan dianggap sudah tidak relevan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk meninjau lebih lanjut bagaimana
pelaksanaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP serta memberikan saran
dan masukan bagi otoritas pajak bagaimana seharusnya peraturan
mengenai pengkreditan pajak masukan agar sesuai dengan prinsip dan
karakteristik Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, penelitian ini
perlu dilakukan agar nantinya peraturan pengkreditan pajak masukan
dapat direformulasi. mengingat disahkannya Omnibus Law merupakan
momentum yang sangat tepat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk
memperbaiki regulasi di sektor perpajakan.