ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

  • Deni Herdiyana Polytechnic of State Finance STAN

Abstract

The study was conducted to process and analyze the Regional Financial Ability (KKD) map data. The design of this research uses descriptive qualitative through desk study with a deepening of various laws and regulations and the processing of secondary data at the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance.

The results of the study concluded that the factors that most influenced the Regional Fiscal Capacity Map (KFD) for the provinces were PAD and DBH while for districts / cities were PAD, DAU, and DBH. In general, regions that have a high proportion of PAD / DBH to income have a high KFD Index, while regions with a low KFD Index generally have a low PAD. For provincial governments that have a low KFD Index, most (> 50%) districts / cities in their regions have a low KFD Index, while for provinces that have a high KFD Index, it does not necessarily mean that most districts / cities in the region have a high KFD Index.

References

Abdullah, S. A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. (Jurnal Ekonomi STEI No. 2/Tahun XIII/25). Jakarta.

Adi, P. H. (2005). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (Jurnal Interdispliner Kritis UKSW, 1-20).

Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 1-11).

Simanjuntak, R. (2003). Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi PAD. Jakarta, Indonesia: LPEM FEUI.

Vera Lisnaa, B. M. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 1-26).

Wurzel, E. (1998). Germany Reforming Federal Fiscal Relation. Organization for Economics Development. The OECD Observer. German.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.07/2014 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

CROSSMARK
Published
2019-09-01
DIMENSIONS
How to Cite
Herdiyana, D. (2019). ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(1), 22. https://doi.org/10.31092/jurnal pkn.v1i1.610